NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Provinsi DKI Jakarta Fahira Idris dalam keterangannya menilai ada banyak pelanggaran terkait proyek reklamasi yang digalakkan oleh Gubernur Non Aktif Basuk Tjahaja Purnama (Ahok). Selain potensi kerusakan ekosistem laut, juga mengancam bagi kelangsungan nasib para nelayan.
“Saya yakin ‘kotak pandora’ berbagai pelanggaran proyek reklamasi akan semakin terbuka jika Anies-Sandi terpilih,” kata Fahira dalam siaran tertulis kepada Nusantaranews, Rabu (22/3/2017) di Jakarta.
Menurutnya, berbagai dalih yang mengatakan bahwa tidak ada pilihan lain selain melanjutkan reklamasi karena sudah diputuskan sejak masa orde baru adalah klaim yang tidak berdasar dan mengada-ada.
“Klaim yang menyatakan reklamasi harus ada demi tersedianya dana membangun tanggul di sepanjang pantai dan riset pembuatan giant sea wall, apalagi klaim yang menyatakan bahwa dengan proyek reklamasi dana untuk menata kampung nelayan akan tersedia, adalah klaim yang tidak berdasar dan sangat mudah dipatahkan,” sambung dia.
Fahira juga menambahkan bahwa kalau Gubernur tidak punya kewenangan menghentikan reklamasi, tidak mungkin Anies-Sandi berani menjadikanya sebagai janji kerja yang bakal ditagih warga. Selain itu, pembuatan tanggul yang jadi salah satu bagian NCICD (National Capital Integrated Coastal Development/Pengembangan Terpadu Pesisir Ibukota Negara atau yang lebih dikenal dengan nama Tanggul Laut Raksasa) fase A tidak ada hubungannya dengan reklamasi.
“Kalau memang (reklamasi) akan memakmurkan nelayan, kenapa nelayan mengajukan gugatan? Logika kita sedang dibolak-balik. Reklamasi itu kaitan eratnya hanya dengan pengembang dan bisnis properti. Itu saja, tidak ada irisannya dengan kemakmuran nelayan,” tegasnya.
“Saya berharap dengan dengan kemenangan yang diraih nelayan ini semakin membuka mata warga Jakarta bahwa reklamasi adalah persoalan seluruh warga Jakarta bukan hanya nelayan. Warga Jakarta harus merapatkan barisan menolak reklamasi, terlebih Pemprov DKI Jakarta berencana akan mengajukan banding,” tandasnya.
Editor: Romandhon
