Berita Utama

Dompet Negara Kritis, Pemerintah Diminta Tak Berhutang Kembali

Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan/Foto Ahmad Hatiem/ NUSANTARAnews
Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan/Foto Ahmad Hatim/ NUSANTARAnews

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan, mengungkapkan bahwa pemerintah mulai menghadapi masalah saat sedang semangat-semangatnya membangun banyak proyek infrastruktur maupun program kesejahteraan rakyat.

Menurut Heri, penyebab dari masalah tersebut adalah gara-gara penerimaan pajak melalui kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) yang tak sesuai target. Akibatnya, dompet negara terancam kritis saat pembangunan masih butuh biaya banyak.

Untuk itu, Heri pun meminta pemerintah harus tetap konsisten dalam menghadirkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kredibel dan transparan yang selama ini digembar-gemborkan oleh, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

“Jika stabililitas fiskal ditempuh lewat utang, maka itu sama saja tidak menyehatkan fiskal. Cara-cara terus berhutang melahirkan ancaman guncangan keuangan,” ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Minggu (16/4/2017).

Heri mengatakan, APBN yang kredibel juga tidak bisa dihadirkan melalui penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Pasalnya, gemuknya SBN untuk membiayai defisit akan semakin memberi ancaman yang baru. Kontribusi SBN terhadap total pembiayaan utang rata-rata mencapai 101,8% per tahun. Sedangkan terhadap total pembiayaan anggaran mencapai 103,3% per tahun pada APBN 2017. Oleh karena itu, kecanduan yang berlebih terhadap SBN tersebut sudah pasti akan meningkatkan risiko fiskal.

“Di samping itu, struktur kepemilikan SBN domestik yang diperdagangkan (tradable), tren kepemilikan asing terhadap surat utang pemerintah cenderung meningkat. Pada 2011, porsi kepemilikan asing masih 30,5%, dan kemudian per September 2016 melonjak menjadi 39,2% atau naik hampir 10%. Risikonya adalah adanya ancaman pembalikan dana secara tiba-tiba dan dalam jumlah besar (sudden reversal) yang dapat berdampak sistemik, sehingga pasti menekan kestabilan perekonomian nasional,” ujar Politisi dari Partai Gerindra itu.

Kemudian, Heri menuturkan, rencana pemerintah via Menkeu untuk melakukan penghematan anggaran sebesar Rp34 triliun di tahun ini jangan sampai mengganggu jalannya program prioritas nasional. “Pemerintah harus tetap konsisten untuk lebih terfokus untuk proyek-proyek strategis nasional. Idealnya anggaran tidak lagi berbasis fungsi atau money follow function, namun harus berorientasi pada program yang memberi manfaat langsung atau money follow program,” katanya.

Selain itu, lanjut Heri, penghematan harus dilakukan pada belanja-belanja non prioritas, termasuk perjalanan dinas kementerian dan lembaga, serta belanja barang, namun ini juga harus disikapi secara bijak karena ada beberapa lembaga yang sangat bergantung kepada perjalanan dinas, sebaiknya kebijakan ini tidak dipukul secara merata. Sebab itu, sudah tepat agar seluruh kementerian/lembaga dapat mencermati setiap perjalanan dinas dan belanja barang yang saat ini dimiliki.

“Jika tidak melakulan penghematan, maka jalan yang akan ditempuh adalah berhutang. Sedihnya, utang-utang baru tersebut akan menambah beban pembayaran bunga utang telah mencapai Rp221,2 triliun pada tahun 2017. Sementara target pendapatan yang terlalu tinggi dan kurang diyakini ketercapaiannya bisa menimbulkan risiko defisit yang melebar. Bahkan berpotensi melanggar ketentuan Undang-Undang (UU) yang membatasi defisit APBN maksimum 3 persen dari PDB,” ujarnya.

Oleh karena itu, Heri menambahkan, Pemerintah harus terus berupaya menghadirkan solusi atas jeratan defisit anggaran yang makin menganga lewat kebijakan fiskal yang kredibel. Ironisnya, dalam kurun 5 tahun terakhir, realisasi defisit anggaran cenderung meningkat. Penyebabnya, rata-rata realisasi belanja tumbuh di kisaran 5%, sementara realisasi pendapatan negara hanya tumbuh kisaran 3%.

“Sebab itu, pemerintah diharapkan untuk terus menghadirkan postur fiskal yang kredibel seperti yang di gembar-gemborkan Ibu Menkeu, anggaran kredibel berarti bahwa angka-angka dalam anggaran tersebut dapat dipercaya, antara lain target pendapatan diyakini akan tercapai, rencana belanja akan terealisasi, dan rencana defisit akan terpenuhi dari sumber pembiayaan. Dan itu harus nyata jangan sampai habis di wacana dan kenyataannya tidak terbukti,” ungkapnya.
Pewarta: DM | Rudi Niwarta
Editor: Achmad Sulaiman

Komentar

To Top