Wawancara

Doddy: Waktu 5 Tahun, Saya Tidak Yakin Terpenuhi Kebutuhan Listrik Nasional 35.000 Megawat

Presiden Jokowi saat meninjau lokasi pembangunan MPP 100MW, di Jungkat, Kab Mempawah, Kalbar (2/6)/Foto Humas Setkab/Dindha

Presiden Jokowi saat meninjau lokasi pembangunan MPP 100MW, di Jungkat, Kab Mempawah, Kalbar (2/6)/Foto Humas Setkab/Dindha

NUSANTARANEWS.CO – Beberapa waktu lalu reporter nusantaranews.co melakukan wawancara singkat dengan Doddy Soetoro, seorang Kontraktor, rekanan dari PLN yang menceritakan pengalaman dan pandangannya sebagai pelaku atau pengusaha yang bergerak di bidang transmisi listrik atau SUTET. Doddy merupakan pria enerjik kelahiran Surabaya, 25 Oktober 1962.

Berikut petikan wawancaranya:

Secara spesifik perusahaan bapak bergerak di bidang apa?
PT saya ini bergelut di bidang transmisi, kalau bahasa kerennya sering disebut SUTET. Saya ini kontraktor rekanan dari PLN. Perusahaan swasta seperti punya saya banyak, seperti BUKAKA, META EPSI, bahkan PLN sendiri punya anak perusahaan untuk transmisi ini. PLN memiliki yang namanya Power Plan atau pembangkit (pabrik listrik). Setelah pabrik listrik ini dibangun kan harus disalurkan tenaga listriknya, nah ini melalui transmisi. Ada yang disalurkan ke masyarakat ada yang untuk industri. Jadi dari power plan masuk ke gardu induk, setelah itu baru disalurkan ke masyarakat dan industri.

Bisa dijelaskan lebih detil?
Nah, soal ini saya melihat sangat ironi. Bayangkan perawatan listrik atau pembangkit atau transmisi ini kan mahal. Tetapi PLN harus menjual berdasarkan harga pemerintah. Jadi, antara biaya produksi dengan harga untuk menjual kan tidak seimbang. Berbeda dengan di luar negeri, pemerintah lepas, tidak ikut campur untuk menetapkan harga jual. Nah, tinggal masyarakat bagaimana me-manage pemakaiannya. Kalau kita karena listriknya disubsidi, pemakaian AC seenaknya, kita tidur TV masih menyala, lampu siang hari masih nyala, belum mesin air yang tanpa automatic dia nyala terus. Ini kan sebetulnya pemborosan. Kalau di luar negeri masyarakat sudah tidak seperti itu. Mereka sudah benar-benar me-manage pemakaian listriknya. Dengan harga yang tidak disubsidi, mereka bener-bener displin pemakaian. Kalau belum mau tidur mungkin AC belum dinyalakan. Pas mau keluar rumah AC dimatikan. Nah, kalau kita kan nggak, bahkan bisa 24 jam dinyalakan.

Mengapa pemerintah yang harus menetapkan harga jualnya?
Seperti BBM kan? Kenapa mesti pemerintah yang menetapkan harganya. Kalau regulasinya saya tidak memahaminya. Bagi saya yang berkecimpung di dalam bidang ini, sebaiknya tidak ada subsidi listrik. Artinya benar-benar lepas. PLN juga bisa dapat keuntungan dari sana. Dari keuntungannya mereka bisa merawat. PLN juga tentunya harus berbenah di internalnya. Yang sifatnya mark up sudah seharusnya dihilangkan.

Jadi sebaiknya pemerintah tidak ikut campur?
Iya lepas. Karena kalau tidak lepas, PLN ini kasihan. Sekarang coba bayangkan, diperkirakan sekarang ini 40%-50% peralatan listrik ini masih impor. Belum bisa dibuat lokal. Jadi biaya produksi, biaya operasi, biaya perawatannya, itu kan tinggi. Sekarang ini harga industri sudah cukup tinggi. Cuma di Indonesia ini secara keseluruhan bisa dikatakan dunia industri yang menggunakan listrik sekitar 30%. Tapi perumahannyanya kan yang besar. Perumahannya ini yang masih disubsidi. Betul secara berkala naik tapi sekarang itu belum optimal.

Kalau harga dilepas, bukannya memberatkan masyarakat?
Kalau menurut saya begini, kita ambil contoh BBM, dengan harga naik mau tidak mau masyarakat yang biasanya pakai mobil ke warung, ke toko, atau ke mall jadi dikurangin. Yang setiap minggu jalan-jalan ke puncak, ke bandung, itu kan hambur-hambur bensin, mungkin dikurangi jadi sebulan sekali jalan-jalannya. Ini kan membuat masyarakat me-manage sendiri. Diatur sedemikian rupa. Begitu juga dengan listrik, sama saja. Memang ini kompleks untuk masyarakat secara keseluruhan.

Apa yang menyebabkan kondisi listrik ‘byar pet’?
Ya itu pasokannya. Kebutuhan listrik kita sangat kurang. Dan peralatan-peralatan yang sudah terpasang ini, misalnya yang di gardu induk dan di gardu-gardu distribusi, ini sebenarnya lifetime-nya sudah lewat. Seharusnya diganti. Tapi dananya kan tidak ada. Yang di Cibinong itu sudah diganti semua. Kalau kami yang melihat di tahun 2015 -2017 Indonesia akan mengalami krisis listrik kalau pemerintah tidak segera membenahinya.

Selain masalah lifetime, apa ada kendala lain di lapangan?
Seperti saya sebagai kontraktor listrik, tentu sangat membutuhkan kerjasama dengan masyarakat, ketika kita ingin membangun transmisi. Mau tidak mau kita melewati tanah masyarakat. Dalam aturannya memang ada ‘ganti rugi’. Tapi kadang-kadang masyarakat melihat ini sebagai kesempatan jadi minta harga tinggi. Belum lagi dengan spekulan-spekulan. Ini menjadi salah satu kendala untuk distribusi pasokan listrik ke masyarakat juga. Coba samakan dengan di jalan aja. Bebannya makin banyak, mobilnya bertambah tapi jalannya segitu-gitu aja. Ini kan jadi macet. Begitu dengan listrik, penduduk makin banyak sementara pasokan nggak nambah. Jadi saat ini saya kurang bersemangat menjalankan bisnis ini. Banyak kendala di masalah pembebasan lahan. Kendala ini secara progres memiliki konsekuensi biaya tinggi bila prosesnya berlarut-larut. Saya jadi berpikir kalau ada kontrak lagi, musti dilihat lahannya dulu, sudah siap belum. Kalau belum siap bisa repot.

Bagaimana pertumbuhan konsumsi listrik di Indonesia?
Pertumbuhan kita semakin tinggi. Pasokan dengan konsumsi listrik sangat jauh. Sebenarnya bisa dikatakan PLN sebagai satu-satunya yang ada di Indonesia untuk pengoperasian listrik, bisa dikatakan monopoli. Seharusnya sebagai perusahaan yang memonopoli bagus dong. Tapi faktanya…

Lalu apa yang harus dilakukan oleh PLN?
Sekarang ini pihak PLN memang sedang melakukan perbaikan terus-menerus. Pemborosan-pemborosan mulai dikurangi. Memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Butuh waktu. Tapi saya optimis bisa dilakukan. Kalau kita tidak optimis gimana? Bayangkan kalau Indonesia tidak ada listrik. Apa jadinya, mau balik seperti zaman purba, pakai lampu tempel. Sekarang ini lampu merah di jalan mati saja sudah berantakan. Memang seharusnya masyarakat juga harus punya rasa memiliki terhadap PLN. Kita kan butuh. Apalagi masyarakat di kota-kota besar sudah sangat ketergantungan dengan listriknya besar. Walaupun bukan milik kita tapi kita pemakai. Kalau pemakaian kita hemat, kan bisa bagi-bagi dengan yang lain.

Apakah ada pihak swasta yang ikut bermain di bidang ini?
Ada, karena sektor listrik di sini kan sangat menjanjikan. Apalagi pangsa pasar kita besar. Banyak pihak swasta yang ingin masuk untuk investasi. Tapi karena harga jualnya terbatas mereka mundur. Kalau pihak swasta kan pasti maunya mencari untung. Kalau break event selama 10 atau 15 tahun kan terlalu panjang. Karena memang harga jualnya dipatok pemerintah. Ini salah satunya pihak swasta keluar dari usaha ini. Yang lainnya lagi yaitu izin birokrasi yang panjang. Di BPN Pemda, untuk izin pembangkit listriknya bila dibandingkan dengan negara lain, jauh ketinggalan. Misalnya di China. Kalau pemerintah membutuhkan lahan maka masyarakat harus mengalah. Karena ini untuk kepentingan rakyat banyak. Di kita kan sering terbentur gara-gara masalah tanah. Banyak calonya. Jadi pemerintah harus serius menyelesaikan permasalahan yang ada ini.

Lalu bagaimana dengan kebutuhan listrik nasional 35.000 megawatt, apa bisa dipenuhi pemerintah?
Dengan jangka waktu 5 tahun yang dijanjikan itu saya tidak yakin terpenuhi. Ini berat. Kalau kita flashback dulu waktu Jusuf Kalla jadi wakil presiden SBY, 10.000 megawatt saja tidak bisa terpenuhi.

Kalau 10.000 megawatt apa bisa dicapai?
Mungkin, mungkin saja kalau 10.000 megawatt bisa tercapai. Dan kita pastinya butuh investor asing.

Apa perlu listrik ditangani swasta?
Untuk pembangkit listrik kan sudah dibuka. Tetapi fakta yang ada, akhirnya investor asing juga berhitung. Pertama, untuk menanamkan modalnya di Indonesia aman tidak. Kedua, kalau saya tanam modal untung tidak. Begitu kan pertimbangannya.

Untuk ke depan, apa ada harapan yang ingin disampaikan?
Kita mengingkan adanya perbaikan-perbaikan di berbagai jaringan gardu-gardu listrik yang memang sudah waktunya harus diganti. Kalau standar dari pabriknya waktunya sampai 20 tahun, itu harus ganti. Yang namanya barang kan ada life time-nya, nah kita masih suka memakai lebih dari life time-nya. Begitu juga dengan tower-tower. Itu kan didisain paling top 30 tahun. Ini juga ada yang lewat. Belum lagi pemeliharaan yang dilakukan itu sangat minim. Nah, pemerintah harus punya perhatian serius. Khususnya departemen energi, ESDM. (Red/AS/ER)

Komentar

To Top