Analis Kebijakan Sumber Daya Alam, Rachman Wiriosudarmo. Foto Richard Andika/ NUSANTARAnews
Analis Kebijakan Sumber Daya Alam, Rachman Wiriosudarmo. Foto Richard Andika/ NUSANTARAnews

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Analis Sumber Daya Indonesia, Rachman Wiriosudarmo mengatakan terkait divestasi 51 persen yang ditujukan ke PT Freeport, pemerintah sebaiknya tidak perlu mengambil langkah itu karena tidak menguntungkan. Menurutnya, pemerintah seharusnya lebih baik menyebarkan divestasi itu ke BUMN maupun masyarakat Papua.

“Lebih baik disebar ke bursa saham, ke BUMN juga boleh, dan yang pasti ke Papua. Pemerintah harus fokus menangani manfaatan masyarakat di sana sebagai dampak atas kehadiran Freeport yang sudah lama di sana,” ujar Rachman usai menghadiri sebuah diskusi ‘Simalakama Freeport’ di Hotel Pullman, Jakarta, Kamis (6/4/2017).

Baca: Menang atau Kalah, Negara Bisa Merugi Pasca Arbitrase Freeport

Rachman menilai, divestasi ini bukan suatu hal yang harus menjadi fokus pemerintah, sama halnya dengan pembangunan smelter yang sampai saat ini belum dibangun oleh pihak PT Freeport.

Kepentingan yang paling besar adalah untuk warga Papua, itu (divestasi) dibutuhkan pemikiran yang mendalam. Saya setuju, kalau divestasi itu ga usah dikejar. Harusnya pemerintah itu mengetahui perihal Freeport ini termasuk salah satu sumber kemanfaatan-kemanfaatan, jadi lebih dioptimalkan saja kemanfaatan itu,” ungkap Rachman.

Menurut dia, hal ini tentu sangat memerlukan pemikiran yang dalam dan juga luas, karena dalam hal divestasi maupun pembangunan smelter, kepentingan warga Papua jauh lebih besar pemanfaatannya.

“Harus ditetapkan kepentingan apa yang paling besarnya. Menurut saya, kepentingan yang paling besar itu untuk warga Papua dengan memanfaatkan kehadiran Freeport ini. Jadi, harus dilihat pandangan dari upstream, downstream, sidestream tentang pemanfaatan tersebut,” tuturnya.

Reporter: Richard Andika
Editor: Achmad Sulaiman

Komentar