Connect
To Top

Diskriminatif, DPD RI Kritik Anggaran Pembangunan Kawasan Timur

NUSANTARANEWS.CO – Komite II DPD RI meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur transportasi di kawasan timur Indonesia. Ini terlihat pada alokasi anggaran program kerja Kemenhub tahun 2017 yang dinilai belum berpihak pada pemerataan pembangunan di wilayah terpencil.

Dalam Rapat Kerja Komite II dengan Sekretaris Jenderal Kemenhub, Selasa (6/12/2016), Ketua Komite II Parlindungan Purba meminta agar tahun 2018 mendatang, alokasi anggaran program kerja Kemenhub dapat memprioritaskan pemerataan pembangunan wilayah terbelakang. Merujuk pada alokasi tahun 2017 tidak sebanding dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur transportasi yang memadai.

“Komite II meminta agar tahun anggaran 2018, besaran anggaran mencerminkan adanya keberpihakan terhadap pembangunan kawasan timur Indonesia, wilayah perbatasan, dan daerah terpencil, sebagaimana disebutkan dalam Nawacita,” ungkap Parlindungan Purba.

Senator dari Sumatera Utara ini juga menilai bahwa spesifikasi pembangunan di daerah harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan masyarakat sekitar. Tujuannya agar hasil pembangunan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat di daerah.

Sementara itu, Senator dari Sulawesi Barat, Marthen, berpendapat bahwa komitmen pemerintah untuk membangun kawasan timur Indonesia dan kawasan perbatasan masih belum terlihat. Dirinya menilai alokasi anggaran masih didominasi oleh pembangunan di Sumatera dan Jawa. Dirinya mempertanyakan alokasi anggaran Rp155 miliar untuk Sulawesi Barat dinilai tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan transportasi di wilayahnya.

“Saya senang penjelasan pembangunan diarahkan ke timur. Tetapi saat saya lihat angka-angka keuangan tadi, alokasi anggaran tidak benar bahwa pembangunan diarahkan ke Indonesia timur dan di kawasan pinggiran. Saya melihat 60% anggaran diarahkan ke Sumatera dan Jawa,” ujarnya tegas. (Deni)

Komentar