Peristiwa

Dirjen Imigrasi: Kami Tak Hambat Warga Jadi TKI Tapi…

NUSANTARANEWS.CO, Ponorogo – Banyaknya kasus menimpa para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri membuat perhatian serius Direktur Jenderal Dirjen Imigrasi Ronny F Sompie. Hal itu terungkap saat melakukan sidak ke Kantor Imigrasi Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Jum’at 28 April 2017. Menurut Ronny pihaknya tidak melarang warga menjadi TKI. “Kami tidak melarang tetapi proses menjadi TKI harus jelas dan legal,” ungkap Ronny.

Pihaknya saat sidak juga menemukan adanya warga Ponorogo yang ingin mengurus paspor untuk melakukan wisata ke Malaysia. “Anda (staf Kantor Imigrasi Ponorogo) harus benar-banar mengecek kebenaran alasan berwisata ini, jangan si pemohon ini mau jadi TKI,” papar Ronny, Jum’at (28/4/2017).

Kekawatiran Ronny memang cukup beralasan karena ternyata pemohon tersebut sudah pernah membuat paspor dan berangkat menjadi TKI ke Taiwan. “Ingat jangan langsung dicetak paspor pemohon tadi, selidiki kebenaran alasan berwisata ini benar atau tidak, takutnya pemohon malah berangkat jadi TKI melalui Malaysia,” pintanya.

Baca Juga:  Tim SAR Temukan Titik Bangkai Pesawat Smart Aviation Yang Hilang Kontak di Nunukan

Secara khusus Ronny meminta Kepala Kantor Imigrasi Ponorogo, Najarudin Safaat untuk meneliti lebih jauh alasan pembuatan paspor. “Jangan sampai kita yang menerbitkan Paspor terkena masalah dibelakang hari kalau prosesnya tidak benar,” bebernya. Seperti diketahui bersama Kabupaten PPonorogo adalah salah satu ‘Kantong TKI’ di Jawa Timur.

Sementara itu, Najarudin Safaat selaku Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Ponorogo, mengaku kedatangan Ronny untuk menerima penyerahan aset tanah Pemkab Ponorogo untuk pembangunan kantor Imigrasi Kelas III Ponorogo. Serta mendeklarasikan pencegahan TKI non prosedural atau ilegal. “Pencegahan TKI Non Prosedural ini juga menjadi prioritas Kantor Imigrasi,” papar Najarudin Safaat.

Menurutnya, pihak Kantor Imigrasi akan duduk bareng serta berkomitmen bersama khususnya Kemenag, BNP2TKI, Disnaker termasuk kordinasi dengan penegak hukum dengan melibatkan TNI dan Polri. (Muh Nurcholis)

Editor: M. Romandhon

Related Posts