NUSANTARANEWS.CO, Yogyakarta – Menyusul akan diadakannya pengajian bertajuk Khilafah Kewajiban Syar’i Jalan Kebangkitan Umat oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada Minggu (9/4/2017) mendatang, banyak pihak yang menilai kegiatan tersebut sebagai bentuk sikap anti NKRI dan anti Pancasila.
Ketua Umum Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Indonesia (IKPMDI), DIY Hafidz Arif menganggap rencana kegiatan HTI memicu keresahan di masyarakat. Ia menilai itu bisa mengoyak kebhinekaan dan NKRI serta Pancasila.
“Organisasi itu jelas ingin mengganti sistem kenegaaran Indonesia menjadi khilafah Islamiah. Ini bertentangan dengan NKRI dan Pancasila,” kata dia dalam siaran tertulis yang diterima redaksi, Jumat (7/4/2017).
Ia menambahkan, sebagai upaya menangkal gerakan anti-NKRI dan anti-Pancasila tersebut, IKPMDI melakukan audiensi kepada Polda DIY.
“Kami juga sudah melakukan audiensi kepada Polda DIY. Salah satu poinnya adalah melarang kegiatan HTI yang akan digelar di Masjid Agung, Bantul dan Balai Wanitatama, Yogyakarta,” sambungnya.
IKPMDI juga mengajak agar pelajar dan mahasiswa daerah yang berada di Yogyakarta untuk tidak terlibat dalam berbagai kegiatan ataupun pengajian yang sifatnya mampu mengancam keutuhan NKRI dan Pancasila.
“Pelajar dan mahasiswa daerah kami himbau untuk tidak terlibat dan menolak segala macam kegiatan HTI dan ormas anti-Pancasila dan NKRI,” terangnya.
Editor: M. Romandhon
