Ketua dewan pers Yosep Adi Prasetyo. Foto via suara
Ketua dewan pers Yosep Adi Prasetyo. Foto via suara

NUSANTARANEWS.CO – Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo, mengungkapkan bahwa verifikasi terhadap media massa baik itu cetak, televisi maupun online harus dilakukan. Pasalnya, jika ada suatu masalah, ada yang akan siap bertanggungjawab.

Namun, menurut Yosep, dirinya juga tidak sepakat jika harus ada perlakuan yang berbeda terhadap suatu media.

“Pada intinya, dikotomi media besar atau kecil saya nggak setuju. Di dewan pers diverifikasi tidak, kalau tidak, tidak ada penanggungjawabnya. Jika kena masalah ini bisa jadi masalah hukum. Tapi kalau ada diverifikasi dewan pers, ada yang tanggung jawab,” ungkapnya kepada wartawan ruang media center DPR/MPR RI, Jakarta, Selasa (10/01/17).

Yosep pun menganalogikan media massa seperti tukang gigi dan dokter gigi. Menurutnya, jika ada masalah dengan tukang gigi maka langsung bisa dilaporkan ke pihak kepolisian. Namun jika ada masalah dengan dokter gigi, maka dokter tersebut akan disidang secara etik terlebih dahulu di dalam forum Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

Untuk itu, Yosep mengatakan, harus ada sertifikasi kompetensi terhadap wartawan. Agar, lanjutnya, proses verifikasi terhadap media tempatnya bekerja bisa mudah dilakukan.

“Jangan sampai loper koran bisa jadi wartawan, redaktur lagi. Nah nanti bagaimana freelance, apakah bisa ikut kompetensi? Ikut aja. Bisa di AJI atau PWI, nanti ada sertifikat wartawan. Muda, madya, utama. Tidak perlu takut, setiap wartawan harus ikut itu. Media kecil harus didorong untuk tumbuh,” ujarnya.

Sedangkan terkait modal usaha untuk mengembangkan media kecil, Yosep menyebutkan bahwa bisa meminjam ke badan-badan pemerintah yang berkaitan, misalnya saja koperasi, pegadaian dan bahkan bank-bank yang milik pemerintah ataupun swasta.

“Kalau berbadan hukum, kantor pers mau besarkan usahanya pinjam dana ya bisa. Hal itu kita dorong agar siapapun yang ketemu pers itu yang berkompetensi,” katanya.

Di samping itu, Yosep menegaskan, yang pasti sebuah media harus tetap memegang teguh independensinya. Jangan hanya karena pemilik media tersebut orang berpolitik, maka medianya pun ikut berpolitik.

News room harus independen. Jangan pemiliknya karena jadi ketua partai, dia masukan orang jadi pimrednya. Itu laporkan polisi. Newroom independensinya harus dijaga terus. Jadi yang dilihat itu produknya jangan pimpinan medianya. Ayo kita komitmen jaga newsroom. Kalau ada produk jurnalistik yang aneh, cari sumbernya darimana,” ungkapnya. (Deni)

Komentar