Berita Utama

Demo Jilid III, Arsul Sani: Nggak Masalah Selama Prosedur Hukumnya Dipenuhi

Sekjen PPP, Asrul Sani /Foto Ilustrasi Nusantaranews
Sekjen PPP, Asrul Sani/Foto Ilustrasi Nusantaranews

NUSANTARANEWS.CO – Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (Sekjen PPP), Arsul Sani, menyampaikan bahwa aksi unjuk rasa susulan yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 25 November 2016 nanti tidaklah menjadi soal, asal segala prosedur hukum yang berlaku tetap ditaati.

“Itu kan memang hak demokrasi, hak berekspresi dan hak kebebasan berpendapat. Sepanjang prosedurnya dipenuhi ya nggak masalah,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung Nusantara I DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (10/11).

Namun, menurut Arsul, jika tuntutan unjuk rasa nanti sama dengan tuntutan sebelumnya, maka sebaiknya para demonstran menunggu saja dulu hasil dari penyelidikan pihak kepolisian.

“Kalau proses penegakkan hukumnya itu sudah on the track sesuai dengan rasa keadilan yang menjadi aspirasi hampir seluruh pengunjuk rasa, itu saya kira perlu dipertimbangkan rencana (unjuk rasa) itu,” ujarnya.

Sedangkan terkait penangkapan sejumlah aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Arsul mengatakan, kalaupun memang ada pelanggaran hukum, seharusnya pihak kepolisian juga tidak mengesampingkan masalah inti dari rentetan pelanggaran tersebut.

“Tapi kemudian proses hukum itu jangan di satu sisi, yang pokok akar masalahnya justru speed-nya itu biasa-biasa saja. Sementara yang turunan, yang accecories (pelanggaran HMI) itu, malah speed-nya luar biasa,” kata Anggota Komisi III DPR RI itu.

Oleh karena itu, Arsul mengatakan, pihak kepolisian juga harus mempercepat proses penegakkan hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta Non Aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), agar tidak menimbulkan perasaan kecewa dari masyarakat kepada institusi kepolisian.

Pasalnya, Arsul menambahkan, yang ada di hati dan pikiran masyarakat saat ini bukan lagi soal penegakkan hukum yang lambat, tapi juga sudah timbul rasa kekecewaan terhadap Pemerintah secara keseluruhan.

“Jangan sampai masalahnya ada di institusi penegak hukum, tapi kemudian ekspresinya seolah-olah pemerintahan sebagai sebuah satu keseluruhan dari bagian yang ada. Padahal kan tidak, kita lihat TNI bagus sekali. TNI kan meresponnya bagus, menyikapi demo tidak melakukannya dengan pendekatan militeristik,” katanya. (Deni)

Komentar

To Top