NUSANTARANEWS.CO – Data pangan yang dimiliki Badan Pusat Statistik (BPS) diduga sarat dengat muatan politik. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi mengungkapkan data pangan yang dimiliki BPS adalah data sekunder.
“Tiap hari kita bicara data pangan, tapi nggak ada perubahan signifikan. BPS 80 persen pakai data sekunder. Ada motif politik sehingga akurasi dan validasinya dipertanyakan, karena posisi Otda (Otonomi Daerah) ini Kadis (Kepala Dinas) menjadi bergaining politik. Kepala dinas nggak seluruhnya baik dan punya kapasitas,” ungkap Viva Yoga saat ditemui di Jakarta pekan ini.
Pasalnya, menurut Viva, data-data pangan yang dimiliki beberapa lembaga justru selalu berbeda satu sama lainnya. “Soal data, sampai sekarang antara BPS, Bank Indonesia, Kementan (Kementerian Pertanian)dan Kemendag (Kementerian Perdagangan) selalu beda-beda. Apa BPS harus dikasih dana lebih agar mampu menyusun data primer? Sekarang ini kan dipotong-potong terus datanya,” kata Viva.
Viva menyebutkan, selama ini BPS selalu menaikkan angka-angka di sisi produksinya. Sedangkan Kemendag selalu menaikkan dari sisi konsumsi. “Ini nggak seimbang, makanya harus dikoordinasikan di Kemenko (Kementerian Koordinator) Perekonomian,” ujarnya.
Ia pun mencontohkan saat kasus jagung kemarin. Menurutnya, beberapa pekan lalu ketika ada Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas), Pemerintah menyatakan bahwa akan mengimpor jagung sebanyak 1,9 juta ton.
Akan tetapi, Viva melanjutkan, keesokan harinya Kementan merilis bahwa Angka Ramalan (Aram) produksi jagung 24 juta ton, dengan konsumsi 21 juta ton menjadi surplus 3 juta ton. “Jadi hasil Rakortas yang dihadiri Kementan itu sendiri menunjukan koordinasi yang lemah di antara lembaga Pemerintah,” ungkapnya. (Deni)
