NUSANTARANEWS.CO – Direktur Eksekutif Center Institute of Strategic Studies (CISS) Dahrin La Ode menilai ada dua implikasi yang bisa menimpa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari arus kasus yang sedang disandang Gubernur DKI Jakarta non aktif itu. Di mana sumber masalahnya ialah mendarasnya politik etnisitas dan aliran (Agama).
“Konstalasi etnis-etnis dalam pilkada DKI, dapat dilihat komposisi pemilih yang terdiri dari 93% pribumi dan 7% non pribumi. Dalam hal ini, Ahok yang diusung oleh oknum-oknum politisi partai pengusung yaitu Nasdem, Hanura, Golkar, dan PDIP hanya unggul di kalangan etnis Tionghoa saja,” ungkap Dahrin kepada nusantaranews, Sabtu (4/2/2017).
Disamping itu, lanjut Dahri, sebagaimana diketahui, mayoritas pemilih di DKI adalah muslim dengan persentasi 85% muslim dan 15% non muslim. Pemilih baik muslim maupun non muslim, kata Dahrin tidak semua mendukung Ahok. “Islam begitu toleran, tapi Ahok tidak mengindahkan sikap toleran itu, bahkan Ahok berani menghardik Kyai Ma’ruf Amin. Umat Islam pun marah pada Ahok dan oknum-oknumnya,” ujar Dahrin.
Baca: Pilkada DKI Dalam Politik Etnisitas dan Aliran
Atas dasar itu, Dahrin menyebutkan bisa jadi ada dua implikasi yang kemungkinan bakal terjadi. Pertama, Ahok berimplikasi menjadi politisi yang dapat memecah belah integrasi nasional. “Sebab Ahok tidak menghargai agama Islam, tidak menghargai kitab suci Al-Qur’an, tidak menghargai Ulama, dan tidak menghargai umat Islam,” katanya.
Implikasi kedua, kata Dahrin, Ahok pun bisa menang dalam pilkada DKI Jakarta tanggal 15 Februari 2017 nanti. “Sebab Ahok telah membuktikan dalam kepemimpinannya banyak hal yang dilakukan. Disamping itu Ahok juga memiliki skill management,” ujarnya.
Akan tetapi, kata Dahrin, lantaran arogansi Ahok dan sikapnya yang bertentangan dengan budi pekerti pancasila dan tatacara hidup bangsa Indonesia, yaitu dengan menghardik ketua Umum MUI yang sekaligus Rais ‘Aam PBNU, kemungkinan Ahok gugur di putaran pertama. “Apalagi jka dalam putaran sidang selanjutnya, Ahok dituntut untuk dipenjara oleh MUI,” imbuhnya.
Menurut Dahrin, Kyai Ma’ruf Amin sangat marah sama Ahok. Semua umat islam pun marah. Sehingga, keluar seruan kepada semua umat Islam: “Semua umat Islam khususnya warga DKI, wajib hukumnya untuk tidak memilih pemimpin non muslim yang tidak beradab, arogan, dan tidak memiliki budi pekerti luhur. Umat Islam wajib memilih pasangan calon gubernur DKI Jakarta yang beragama Islam.”
Dahrin menambahkan, tatacara pemilihan pemimpin di Indonesia yang menganut sistem demokrasi pancasila dan demokrasi rakyat adalah sebuah keniscayaan untuk diikuti prosesnya oleh semua pasangan calon gubernur DKI Jakarta.
“Jadi, Ahok sejatinya telah dipilih oleh oknum-oknum partai pengusung sebagai calon gubernur DKI, itulah demokrasi pancasila. Artinya dipiliha secara musyawarah di tubuh partai. Namun, untuk menjadi kepala daerah, mesti melalui sistem demokrasi rakyat yakni pengambilan keputusan bersama rakyat pada hari pencoblosan nanti,” terang Dahrin. (Sule)
