Direktur Eksekutif CISS M. Dahrin La Ode/Foto: Dok. M.D La Ode
Direktur Eksekutif CISS M. Dahrin La Ode/Foto: Dok. M.D La Ode

NUSANTARANEWS.CO – Pada hari peringatan G30S/PKI tahun 2015 lalu, negara disibukkan oleh tim pelaksana rencana rekonsiliasi terhadap para korban 65. Rekonsiliasi ini juga mengusung tuntutan supaya pemerintah meminta maaf kepada korban di sekitar peristiwa G30S/PKI, bahkan ada tuntuta minta ganti rugi yang besaran nominalnya milyaran rupiah. Menakjubkan.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif CISS (Center Institute of Strategic Studies), M. Dahrin La Ode menyatakan ada agen tujuan lain di balik cita-cita rekonsilisasi. Tujuan utamanya seperti dikutahui bersama ialah untuk memulihkan nama baik PKI di Indonesia. Namun jika pemerintah meminta maaf, kisah selanjutnya akan berbeda.

Baca: 51 Tahun G30S/PKI, CISS: Bangsa Indonesia Perlu Tingkatkan Kewaspadaan

“Jika rekonsiliasi yang meraka galakkan berhasil dan apalagi pemerintah minta maaf terhadap korban 1965. Maka yang akan menjadi tersalah adalah militer dan pendukungnya yakni Islam, Kristen, Hindu, dan Budha,” terang Dahrin saat berbincang dengan Nusantaranews, Kamis (29/9) lalu.

Disamping itu, lanjut Pengamat Etnisitas, ada tujuan politik di dalamnya. “Artinya, ketika rekonsiliasi itu berhasil dilakukan, nama baik PKI kembali. Ketika nama baik itu didapat, maka PKI akan kembali mendaftarkan partainya untuk bisa ikut dalam pemilu 2019,” jelasnya.

Sebab menurut Dahrin, di balik itu semua, PKI memang sudah ingin ikut dalam putaran Pemilu 2019. “Jika pemerintah minta maaf, jelas PKI kembali mendapat kebebasan di Indonesia. Kemudian akan mendaftar ke KPU. Pemilu 2019 PKI ikut serta. Dan kemungkinan besar PDIP akan kalah suara dengan PKI. Karena sampai sekarang gerakan PKI itu masif,”

Baca juga: Dahrin La Ode: Mao Zedong Pimpin G30S/PKI Lewat Aidit dan Siauw

Karena itu, kata Dahrin mengenang, setelah Perang Dunia II, gerakan PKI begitu masif dengan jumlah kader yang besar pula.

“Kita beruntung dengan adanya Soeharto di Indonesia, kemudian di Mesir ada Gamal Abdul Nasser, dan di Iraq ada Nouri Kamil Mohammed Hasan al-Maliki. Merekalah yang terang-terangan menentang partai komunis dan komunisme. (Sulaiman)

Komentar