Menteri Keuangan (Menkeu)‎, Sri Mulyani Indrawati (Foto: Andika/Nusantaranews)
Menteri Keuangan (Menkeu)‎, Sri Mulyani Indrawati (Foto: Andika/Nusantaranews)

NUSANTARANEWS.CO – Gelombang tsunami WWE Provinsi Aceh pada 26 Desember 2004 lalu. Pasca tragedi ini, banyak dana bantuan dari berbagai negara mengalir masuk Indonesia.

Saat musibah itu terjadi, Sri Mulyani Indrawati menjabat Menteri Keuangan (Menkeu) dalam pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sri Mulyani menceritakan, tantangan yang dihadapinya saat itu adalah meyakinkan negara donor bahwa dana yang mereka salurkan tak dikorupsi.

“Mereka ingin membuktikan bahwa bantuan untuk Indonesia itu tidak dikorupsi. Sehingga, kita membuat suatu sistem yaitu trust fund yang bisa kita monitor,” ujar Sri Mulyani dalam Seminar Nasional Tantangan APBN dari Masa ke Masa, di Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (30/11/2016).

“Waktu itu dunia internasional tidak percaya kalau Indonesia tidak akan korupsi. Sehingga, kita harus membuat suatu setting tertentu,” kata Sri Mulyani.

Selain itu, Sri Mulyani berujar, sempat terjadi perdebatan apakah dana bantuan untuk tsunami Aceh perlu masuk ke APBN atau tidak. Namun akhirnya, dana bantuan tsunami Aceh tetap masuk ke APBN dan dalam pembukuan yang terpisah.

Singkat cerita, dana bantuan dari pihak asing itu disalurkan untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh. Proses ini, menurut Sri Mulyani, berjalan sukses dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Akuntabilitas keuangannya mungkin termasuk yang sangat langka, sukses di dunia. Karena biasanya di negara maju atau berkembang, begitu terjadi bencana alam, dia menjadi lahan korupsi,” tutur Sri Mulyani. (Andika)

Komentar