Politik

Cegah Radikalisme dan Intoleransi, Yenni Wahid Minta Pemerintah Perkuat Madin

Yenni Wahid. (FOTO: Dok. Ardi WY/Gatra)
Yenni Wahid. (FOTO: Dok. Ardi WY/Gatra)

NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Direktur Wahid Isntitute, Yenny Wahid menyatakan sikap menolak keras PBNU terhadap kebijakan pemerintah yang belum mencabut Permendikbud No. 23/2017 tentang hari sekolah tidak lantas dimaknai sebagai suatu sikap yang bersebrangan dengan pemerintah.

“NU selama ini mengambil sikap sebagai organisasi yang mendukung kebijakan pemerintah yang membawa maslahah tapi kalau ada kebijakan yang dianggap tidak membawa maslahah harus dikritisi. Jadi bukan masalah pemerintahnya tapi kebijakannya,” ungkap Yenni, Jakarta, Senin (14/8/2017).

Menurut Yenni pemerintah harus segera mengambil langkah-langkah strategis, seperti dialog untuk menyelesaikan persoalan FDS ini.

“Yang dikhawatirkan Warga NU adalah FDS. Maka ada 100.000 Madin bisa tutup. Jadi ini kekhawatiran yang riil sekali,” kata Yenni.

Selama ini, lanjut Yenni, Madin dinilai telah mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan watak dan karakter bangsa indonesia yang sesuai dengan pancasila.

“Kita berharap bahwa madin adalah institusi yang mengajarkan pendidikan karakter. Jadi ini sangat membantu tugas pemerintah untuk membentengi terutama dari potensi ancaman radikalisme, intoleranisme yang saat ini menjadi tantangan besar. Jadi madin harus diperkuat,” tegas Yenni sembari berharap.

Baca Juga:  AHY dan SBY Datang di Banyuwangi, Demokrat Obok-Obok Kandang Banteng

Putri Gusdur itu berharap presiden Jokowi mau mendengarkan aspirasi dari kiyai-kiyai dan ulama soal FDS.

“Saya rasa Pak Jokowi mau mendengarkan aspirasi warga NU, sudah mau turun ke banyak pesantern langsung mendengarkan dari Kyai kyai. Nah kita lihat saja nanti, saya harap dalam draft keppresnya akan ada keputusan signifikan,” pungkas Yenni

Pewarta: Syaefuddin A
Editor: Ach. Sulaiman

Related Posts

1 of 30