Pengamat Intelijen dan Militer Susaningtyas Kertopati/Foto via Harsindo
Pengamat Intelijen dan Militer Susaningtyas Kertopati/Foto via Harsindo

NUSANTARANEWS.CO – Di dua tahun usia pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, sejumlah catatan kritis reflektif tidak boleh diabaikan keduanya dalam mengawal perubahan Indonesia, sekaligus agar dapat dijadikan pijakan ke depan. Meski terdapat sejumlah kemajuan yang patut diapresiasi seperti pemberantasan pungutan liar (pungli), narkoba, pembenahan infrastruktur dan regulasi beserta hal lainnya, Jokowi-JK juga harus tetap memperhatikan isu lain, terutama isu-isu luar negeri.

“Tetapi masih ada yang harus diperbaiki ke depan.  Untuk isu Luar Negeri; sentralitas ASEAN yang semakin pudar dalam menghadapi kepentingan-kepentingan negara besar yang dapat mengancam perdamaian di kawasan,” kata pengamat intelijen dan militer, Susaningtyas Kertopati dalam keterangannya, Jakarta (21/10/2016).

Ia mengingatkan, Indonesia sebagai non-claimant states di Laut China Selatan seharusnya bisa memainkan perannya sebagai bridge builders di kawasan dan mendorong sentralitas ASEAN.

“Hal yang sama pernah terjadi dan berhasil diselesaikan dengan shuttle diplomacy oleh Indonesia, kini ditunggu kepiawaian dan kepemimpinan diplomasi Indonesia di kawasan, atau apakah Indonesia hanya mengekor satu kepentingan negara besar tertentu saja?,” paparnya.

Peran utama Indonesia di ASEAN memang diharapkan lebih bertaring lagi setelah dinilai mulai melemah dalam beberapa tahun belakangan. Sehingga, kata dia, Jokowi-JK harus duduk bersama lagi dengan segenap jajarannya guna menyusun kembali strategi pertahanan Indonesia, lebih-lebih negara ini merupakan kawasan strategis di ASEAN sehingga tak menutup kemungkinan semakin besar dan bahayanya ancaman yang akan masuk.

“Ini adalah esensi ancaman yang ada di kawasan yang selama ini tidak dilihat secara gamblang oleh penyusunan strategi pertahanan Indonesia,” tandasnya. (sego/red)

Komentar