NUSANTARANEWS.CO – Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (PSKP) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Ali Munhanif, mengungkapkan bahwa di tahun kedua Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) ini, Pemerintah harus dapat memaksimalkan pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda).
Selain itu, Ali mengatakan, Pemerintah Pusat juga harus mengawasi pelaksanaan kewenangan di daerah, baik itu di tingkat Provinsi, Kabupaten maupun Kota.
Pasalnya, menurut Ali, dalam otonomi daerah, seorang Gubernur dan pejabat di bawahnya adalah perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Sehingga, jika terjadi penyelewengan, maka Pemerintah Pusat juga lah yang harus bertanggungjawab.
“Bagaimana dalam otonomi daerah itu Presiden Jokowi ikut andil dalam pembangunan daerah-daerah tertinggal,” ungkapnya dalam diskusi ‘Menagih Nawa Cita: Evaluasi 2 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK’ di Ruang Diorama UIN Syarif Hidayatullah, Tangerang Selatan, Kamis (20/10).
Ali pun menyebutkan, salah satu contohnya adalah Provinsi Banten. Menurutnya, akibat dari tidak banyaknya Pemerintah Pusat ikut andil dalam pelaksanaan otonomi daerah, akhirnya Provinsi Banten menjadi salah satu provinsi yang memiliki keterlambatan dalam pembangunan infrastruktur.
“Padahal jarak tempuh hanya sekitar 2-3 jam dari pusat kota. Itu yang juga harus menjadi tugas pemerintahan Jokowi-JK ke depan,” ujarnya.
Oleh karena itu, Ali mengingatkan, ke depannya Presiden Jokowi harus dapat mencapai level Indonesiasentris dan tidak hanya terpusat di Pulau Jawa saja. Seperti yang dijanjikan pada saat kampanye Pilpres 2014 lalu. (Deni)
