BUMN Disarankan Kelola Perikanan di Natuna

0
Luhut Binsar Pandjaitan/Foto Istimewa
Luhut Binsar Pandjaitan/Foto Istimewa/Nusantaranews

NUSANTARANEWS.CO – Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) punya solusi mengakhiri polemik pengelolaan perikanan di Laut Natuna yang melibatkan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti. Hipmi mengusulkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Perikanan dipercayakan mengelola perikanan di laut yang tengah bersengketa itu.

“Kita dorong BUMN Perikanan masuk di sana. Ini merupakan jalan tengah polemik antara Pak Luhut dan Ibu Susi,” kata Hipmi seperti dikutip siaran pers yang diterima Nusantaranews, Jakarta, (Selasa (16/8/2016).

Dikatakan, pemerintah memiliki BUMN Perikanan yang dapat dioptimalkan fungsinya yakni PT Perindo (Persero) atau Perusahaan Umum Perikanan Indonesia untuk mengelola perikanan Natuna. “Kedaulatan negara pun akan tampak di Natuna dengan dikelola oleh BUMN.”

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengungkapkan potensi penangkapan ikan di perairan Natuna bisa mencapai 400.000 ton per tahun atau senilai US$400 juta. Namun, Menteri Susi dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Luhut Binsar Panjaitan beda pendapat soal investor yang layak masuk ke Natuna, Kepulauan Riau. Menteri Susi Pudjiastuti menolak keterlibatan investor asing sedangkan Menteri Luhut membuka peluang itu. Sebab itu, sebagai jalan tengah, Hipmi mengusulkan pengelolaan isi laut Natuna diserahkan kepada BUMN. Dengan dikelola oleh BUMN, kehadiran negara di sekitar laut yang tengah bersengketa dengan negara tetangga tersebut akan sangat terasa. Kedua, BUMN dapat melihatkan nelayan lokal dalam industrilisasi perikanan Natuna. Pasalnya sampai saat ini sudah ada 4.000 nelayan yang ingin menangkap ikan di wilayah perairan Natuna.

Hipmi setuju perairan Indonesia tertutup bagi perikanan tangkap. Sebab perikanan tangkap hanya berlaku bagi nelayan dan pengusaha perikanan nasional.

“Pada wilayah perikanan tangkap memang sebaiknya negatif bagi asing, namun dihilirnya, investasi perikanan bisa terbuka untuk investasi luar dan dalam,” tambah Hipmi lagi.Solusi yang tercepat dan efektif, pemerintah mendorong BUMN masuk ke perikanan Natuna dengan investasi yang padat karya.”Ini lebih cepat dan padat karya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lebih cepat.” (eriec dieda)

Komentar