Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil mengungkapkan,. Foto Andika/Nusantaranews
Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil mengungkapkan,. Foto Andika/Nusantaranews

NUSANTARANEWS.CO – Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sofyan Djalil mengungkapkan, dalam meningkatkan persentase inklusi keuangan pada masyarakat akan mempercepat proses sertifikasi sektor pertanahan.

Pemerintah saat ini berencana untuk meningkatkan Indeks Keuangan Inklusif yang pada 2014 baru mencapai 36 persen menjadi 75 persen pada 2019.

Sofyan mengatakan, sertifikasi pertanahan menjadi modal atau akses penting bagi masyarakat mendapatkan kredit dari pihak perbankan.

“Di ATR bagaimana kita mempercepat sertifikasi dengan mereka punya sertifikat, mereka bisa pergi ke bank dan mendapatkan bunga lebih murah,” kata Sofyan di Jakarta, Kamis (3/11/2016).

Menurut Sofyan, tanpa sertifikat masyarakat akan jauh dan hampir tidak mungkin untuk mendapatkan akses kredit dari perbankan. Bahkan, tegas Sofyan, para masyarakat yang belum memiliki sertifikat akan lari kepada para rentenir guna mendapatkan modal segar.

“Mudah-mudahan 2025 seluruh tanah di seluruh Indonesia sudah punya sertifikat dan terdaftar, semakin banyak orang punya sertifikat untuk asetnya, maka semakin mudah ke akses perbankan,” tambahnya.

Untuk mempercepat sertifikasi pertanahan, pemerintah akan merekrut juru ukur independen dengan sertifikasi. Saat ini, kata Mantan Menko Perekonomian ini terdapat 2.000 juru ukur PNS yang mana sebagiannya telah menjadi pejabat.

“Tahun ini angkat 3.000 juru ukur swasta, jadi yang punya pengetahuan juru ukur diberikan pelatihan. kalau mau ukur, datang ke juru ukur, datang ke BPN kita beri sertifikat,” katanya. (Andika)

Komentar