NUSANTARANEWS.CO – Direktur Utama (Dirut) PT PLN (Persero) Sofyan Basir menyambangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang terletak di jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dia tiba sekira pukul 15:00 WIB dengan mengenakan batik lengan panjang. Kehadiran Sofyan yang juga mantan Dirut BRI (Persero) itu untuk bertemu Agus Rahardjo dan kawan-kawan. Sofyan tidak menjelaskan tujuannya menemui pimpinan KPK.
“Tapi secara garis besar, pertemuan ini berkaitan dengan listrik 35.000 MW serta 45 kilometer transmisi. Kita mau menjelaskan bagaimana sistem pengamanannya, progresnya, terus penyelesaiannya seperti apa, kendala-kendalanya yang kita hadapi apa saja. Kalau perlu kita minta dikawal,” tutur Sofyan di Jakarta, Senin (30/5/2016).
Secara terpisah, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengumumkan hasil pemeriksaannya dengan tujuan tertentu atas penyelesaian proyek infrastruktur ketenagalistrikan pagi tadi. Menurut audit BPK tersebut, sebanyak 166 kontrak yang menjadi penyokong utama proyek listrik Fast Track Program Tahap I sebesar 10 ribu megawatt terhenti. Anggota IV BPK, Rizal Djalil, mengungkapkan sedikutnya ada 166 perusahaan dalam melaksanakan kewajibannya ternyata bermasalah. Hanya saja, BPK enggan membuka semuanya, termasuk nama-nama perusahaannya.
Berdasarkan audit BPK tersebut, perkembangan proyek listrik pada era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) itu juga baru mencapai 79,19 persen atau 7.919 megawatt.
“Jadi banyak hal yang harus diperbaiki dalam program listrik era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tersebut,” ujarnya.
Untuk menindaklanjuti permasalahan itu. BPK akan melakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan berbagai pihak terkait besok, Selasa, (31/5/2016). Dalam rapat itu, BPK akan mengundang Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, Direktur Utama PLN Sofyan Basir, dan lain-lain.
Sementara itu, terkait perkembangan proyek listrik 35.000 MW. Dari sisi konstruksi sudah mencapai 10 persen, power purchase agreement (PPA) sudah mencapai 30 persen dan sisanya masih dalam persiapan pengadaan. Karena itu, Presiden Joko Widodo pun memberi peringatan bahwa proyek tersebut lebih lambat dibanding target.
Saat disinggung apakah kedatangannya itu karena adanya temuan BPK? Orang nomor satu di perusahaan pelat merah itu enggan menjawabnya. Dia hanya bergegas menuju ruang yang telah disediakan. (Restu F)
