NUSANTARANEWS.CO – Aryo Djojohadikusomo, Anggota DPR RI Komisi VII mendesak Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK segera mengaudit perpanjangan izin konsentrat yang diberikan kepada PT Freeport Indonesia di saat Arcandra Tahar menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
BPK, kata dia, harus mengaudit semuanya. Termasuk laporan yang baru diberikan Kementerian ESDM yang baru. “Kita harus lihat tahun ini apakah ada potensi kerugian,” kata Aryo di Gedung DPR, Jakarta, Sabtu (27/8/2016).
Dikatakan Aryo, audit ini penting guna mendapatkan kejelasan apakah ada potensi kerugian yang dialami negara atas lambatnya pembangunan slemter yang dijanji-janjikan Freeport yang menjadi alasan Kementerian ESDM mengeluarkan izin.
Aryo khawatir ada potensi korupsi dalam kasus ini. “Baik di Kementerian ESDM, DPR, serta lembaga tinggi mana pun. Dan jangan sampai ada korupsi atau suap,” tegas dia sembari meminta KPK turun tangan. Alasannya, kata Aryo, penerbitan izin ekspor konsentrat diduga telah melanggar UU Minerba. (deni/red)
