NUSANTARANEWS.CO – Perwakilan Masyarakat dari 6 Kecamatan di wilayah Kabupaten Nunukan menggelar Peresmian Kantor Konsulat DOB (Daerah Otonomi Baru) Kabudaya di Jl. Tebet Barat Dalam VIII, Jakarta Selatan, Sabtu (17/9) kemarin. 6 Kecamatan yang dimaksud adalah Kec. Tolin Onsoi, Kec. Sebuku, Kec. Sembakung, Kec. Sembakung Atulai, Kec. Lumbis dan Kec.Lumbis Ogong.
Kantor Konsulat DOB Kabudaya diresmikan sebagai basis pergerakan dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat di wilayah Kabudaya. Salah satu tuntutan penting masyarakat terhadap Pemerintah Pusat adalah Pemekaran wilayah mereka menjadi DOB.
Diresmikan oleh Asmin Laura Hafid yang juga sebagai Bupati Nunukan. Laura dalam sambutanya mengatakan bahwa, dirinya mendukung sepenuhnya keinginan masyarakat di wilayah 6 Kecamatan tersebut untuk memekarkan diri dalam sebuah DOB.
“Secara pribadi saya memang sedih jika saudara-saudara saya di Kabudaya ingin pisah dari Nunukan. Tapi sebagai Pemimpin masyarakat Nunukan, saya justru mengapresiasi dan mendukung apa yang dicita-citakan masyarakat disana. Dimana sudah menjadi bagian dari aktualisasi nasionalisme di perbatasan,” ungkap Bupati Wanita Pertama di Kaltara itu.
Acara terlihat meriah atas kehadiran beberapa Aktivis dari Almisbat dan beberapa Aktivis dari elemen lainya, serta salah satu tokoh nasional, Bondan Gunawan.
“Seharusnya Negara ini bersyukur mempunyai anak-anak bangsa seperti masyarakat di perbatasan, khususnya di Lumbis Ogong. Dimana masih tetap setia pada NKRI meski bermukim di wilayah OBP dan diterpa berbagai iming-iming kesejahteraan dari Negeri Tetangga, Malaysia,” kata Bondan.
Menurut Mantan Mensesneg di Era pemerintahan Gus Dur itu, di Wilayah OBP (outstanding boundary problem) yang merupakan wilayah sengketa Indonesia-Malaysia di Sei Simantipal-Sei Sinapad, bermukim 21 Desa bagian Kecamatan Lumbis Ogong. Dimana keadaannya sangat riskan menerima intervensi berbentuk ekonomi dari negeri Malaysia. Yang secara geografis, letak kota-kota di Negeri Sabah Malaysia jauh lebih dekat untuk dijangkau daripada ke Kota di Nunukan.
“Seharusnya para Pejabat Pusat dan kita-kita ini malu dengan nasionalisme saudara-saudara kita yang notabene berada di pedalaman. Mereka dengan gigih tetap memperjuangkan agar menjadi bagian dari NKRI tanpa ada kepentingan pribadi. Seharusnya pula Pemerintah Pusat cepat tanggap dengan aspirasi warga di Perbatasan, karena jika memang dengan Pembentukan DOB adalah solusi pendekatan ekonomi demi terciptanya kesejahteraan, kenapa tidak dikaji dan direalisasikan?,” katanya.
Sementara itu, Anggota Presidium DOB Kabudaya yang juga Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Karel Sompotan di tempat yang sama mengatakan bahwa, aspirasi masyarakat untuk membentuk DOB ini adalah sebuah keinginan luhur agar bagian beranda NKRI benar-benar menjadi teras negara.
“Seharusnya beranda negara itu adalah wajah dari isi negaranya. Ibarat Negara ini sebuah Rumah, bagaimana kita dapat menyebut negara yang tata tentrem kertaraharja, jika teras rumahnya sendiri terbengkelai? Dengan pemebentukan DOB Kabudaya ini, bukan saja akan mendekatkan pelayanan publik namun juga akan menjadi harga diri Bangsa,” kata politisi Partai Bulan Bintang tersebut. (ES/Red-02)
