NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Persoalan infrastruktur sering menjadi perdebatan di era rezim pemerintah Joko Widodo. Perdebatan perihan pencapaian pembangunan infrastruktur yang telah dihasilkan Jokowi terus bergulir. Para pendukung Jokowi, jelas dan tegas mengamini bahwa tidak sedikit infrastruktur yang telah Jokowi bangun. Hal ini juga menjadi salah satu jawaban, kemana uang yang pemerintah pinjam dialokasikan.
Di sisi lain, pihak yang kontra dengan pemerintahan Jokowi, tanpa tedeng aling-aling menyuarakan bahwa, pembagunan infrastruktur tidak cukup untuk dijadikan nilai prestasi pencapaian. Pasalnya, hutang yang terus meningkat dengan dalih pembangunan infrastrut, rupanya tidak berbanding lurus dengan pengurangan pengangguran apalagi kemiskinan. Sampai di sini, ada banyak paradaks dalam perjalanan rezim Jokowi-JK.
Praktis, perdebatan ini juga menjadi bumbu kegaduhan di forum-forum diskusi bahkan di media sosial yang setiap orang bebas bicara. Dimana, hingar-bingar persoalan seolah-olah hanya terfokus pada klaim-klaim gombal tetang siapa yang meresmikan, bukan siapa yang merancang dan yang membangun.
Khusus pembahasan pembangunan infrastruktur, Direktur Rumah Amanah Rakyat Ferdinand Hutahaean menyatakan dalam tulisannya bertajuk “Menelisik Fakta Infrastruktur”, bahwa yang memilukan adalah, perdebatan bukan tentang infrastruktur apa yang akan dan harus dibangun sesuai kemampuan dan kebutuhan. Akan tetapi, perdebatan justru pada klaim siapa yang bangun infrastruktur yang diresmikan.
“Persoalan ini cuma muncul di era pemerintahan Jokowi sekarang karena klaim-klaim sepihak yang muncul, dan sikap kurang patutnya pemerintahan Jokowi dalam setiap peresmian infrastruktur yang diresmikan tanpa menyebut terima kasih kepada pemimpin-pemimpin sebelumnya. Bahasa terangnya, Jokowi datang, resmikan proyek dan seolah itu adalah kinerja super cepatnya. Tanpa basa basi menyinggung asal muasal atau kapan dimulainya proyek yang diresmikan,” kata Ferdinand di Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2017.
Menurut dia, Jokowi sebagai pribadi memang tidak pernah menyebut klaim, tapi media pendukung pemerintah dan para pendukung Jokowi yang tinggal sedikit itu selalu mengklaim bahkan klaim tidak jarang melampui batas kewarasan. “Entah benar atau entah tidak akun-akun media sosial yang memberitakan hoax infrastruktur itu, kita tidak tahu pasti,” ujarnya.
Tapi, lanjut Ferdinand, klaim yang dilakukan di atas batas kewarasan. Ada beberapa contoh yang sempat beredar luas di media sosial seperti Jembatan Ampera di palembang yang diklaim sebuah akun medsos sebagai prestasi infrastruktur yang dibangun Jokowi, Jembatan Kelok Sembilan Sumatera Barat yang diklaim sebagai jalan tol di suka bumi yang dibangun Jokowi, dan bahkan sebuah jalan tol diluar negeri diklaim sebagai jalan tol disebuah daerah di Indonesia, dan berbagai macam klaim lainnya.
Tidak hanya itu, Ferdinand pun menyinggung perihal media-media yang selalu identik sebagai pendukung Jokowi. “Contohnya, *****.com dalam pemberitaan tanggal 11 Mei 2015 dengan judul Bendungan Pertama di Era Jokowi Resmi Beroperasi. Judul itu betul-betul framing yang bisa mengelabui publik bahwa seolah Bendungan Jatibarang Semarang tersebut dibangun di era Jokowi atas prestasi infrastruktur Jokowi,” ungkapnya.
Ferdinand mempertanyakan, apakah benar demikian? Faktanya adalah waduk/ bendungan tersebut sudah dibangun sejak era SBY dimulai 15 Oktober 2009 dan jadwalnya rampung Mei 2014. Yang kemudian di airi awal 2015 atau sekitar 6 bulan setelah Jokowi menjabat presiden.
“Tanpa menyebut terimakasih kepada pemimpin terdahulu, Bendungan itu diresmikan seolah bendungan bagian dari program nawacita Jokowi. Itu hanya contoh saja,” ujar Ferdinand.
Pewarta/Editor: Ach. Sulaiman
