Berita Utama

Benarkah Ada Kekuatan Cina di Balik Sikap Pemberani Jokowi?

Presiden Jokowi dan Presiden China Xi-Jinping/Foto Dok. Reuters
Presiden Jokowi dan Presiden China Xi-Jinping/Foto Dok. Reuters

NUSANTARANEWS.CO – Silang sengkurat kasus PT Freeport dengan pemerintah baru-baru ini menimbulkan reaksi keras dari Richard C Adkerson selaku Dirut dan CEO Freeport. Desakan pemerintah ihwal PP No.1 Tahun 2017 membuat Freeport meradang. Dimana Presiden Jokowi  memaksa Freeport mematuhi aturan dan ketentuan baru yang berlaku untuk menyerahkan divestasi  51 persen saham Freeport  kepada pemerintah, termasuk mengubah status Kontrak Karya (KK) Freeport menjadi Izin Usaha Penambangan Khusus (IUPK).

Di mata rakyat, sikap Presiden Jokowi ini tentu mendulang rasa simpatik dan bahkan ia akan dielu-elukan. Namun tidak sedikit orang bertanya-tanya. Mengingat keberadaan Freeport dalam irisan sejarahnya sangatlah terkait erat dengan ‘kontrak politik’ saat pembebasan Irian Barat era Soekarno 56 tahun silam. Ada apa di balik sikap Presiden Jokowi yang tiba-tiba mendadak menjadi pemberani menantang Freeport sedemikian rupa?

Ada yang mengaitkannya ihwal dukungan Cina di belakangnya. Asumsi ini merujuk pada kedekatan presiden Jokowi yang kian intim berhubungan dengan Cina selama dua tahun terakhir. Terlebih situasi ini kian dikuatkan dengan perseteruan Cina dan Amerika Serikat yang akhir-akhir ini terus memanas.

Dalam konteks ini, Papua sebagai kawasan penghasil tambang uranium terbesar di dunia tentu menjadi daya tarik bagi siapapun negara untuk memilikinya, termasuk Cina. Terlepas dari hal itu, Presiden Jokowi semestinya harus mampu berpikir panjang tentang nasib bumi Papua ke depan.

Pasalnya, Freeport dari sudut pandang Amerika memiliki nilai yang sangat strategis, khususnya dalam konteks proxy war. Sekali lagi negara harus jernih melihat kasus ini. Sebab kasus Freeport tidak hanya sebatas motif bisnis, melainkan juga masalah geostrategic.

Pertaruhan ini sangatlah beresiko, mengingat Amerika tahu bahwa Indonesia di bawah Presiden Jokowi cenderung berpihak pada kekuatan Xi-Jinping. Bukan tidak mungkin, diturunkannya 2.500 marinir Amerika ke Darwin belakangan ini salah satunya terkait erat dengan sengketa tanah Papua tersebut.

Apalagi Amerika juga sudah tampak sigap dalam merespon geliat politik Cina, termasuk tekait dengan pembangaunan kekuatan militer di Laut Cina Selatan. Jika situasi dan kondisi di bumi Papua semakin tak terkendali dan Indonesia tidak memiliki kemampuan mereduksinya, maka tidaklah sulit bagi Amerika bersama Australia sewaktu-waktu bisa ‘menyelamatkan’ Papua. Dalam hal ini kejernihan akal harus dikedepankan pemerintah.

Sudah menjadi konsumsi publik bahwa hubungan Cina-Amerika Serikat saat ini sedang menegang. Sikap kritis dan keras Trump membuat Cina ketar-ketir, bahkan sampai muncul isu perang dagang (trade war) antar keduanya. Isu perang dagang ini menyeruak ke permukaan menyusul kebijakan Trump ihwal tarif impor produk asal negeri Tirai Bambu akan dinaikkan 40 persen.

China berulang kali mengecam kebijakan Trump. Pasalnya, Cina tengah berupaya keras membangun kerajaan ekonomi dan perdagangan dunia melalui program The Silk Road Economic Belt and the 21st-century Maritime Silk Road. Sebuah tujuan ambisius untuk menciptakan koridor ekonomi skala global yang membentang lebih dari 60 negara.

Baca:

LIPI: Awal Datangnya Freeport ke Indonesia Bukan Murni Untuk Berbisnis
Freeport Bukan Sebatas Sengketa Bisnis Tapi Geostrategic
Irisan Sejarah Freeport Yang Terlupakan
Membaca Kembali Geopolitik Indonesia di Mata Cina

Misinya jelas, yakni mengintegrasikan negara-negara Asia, Eropa, dan juga Afrika. Baik darat maupun laut yang masuk dalam skema Jalur Sutra Baru Abad 21. Yang menggabungkan seluruh negara-negara sepanjang Jalur Sutra ke dalam Imperium Cina Baru.

Dalam hal ini, Cina sangat berkepentingan untuk merangkul sedikitnya 60 negara di dunia guna memuluskan perdagangannya. Dengan tujuan ingin membantu negara lain dengan membangun basis industri. Itu sebabnya mengapa Cina memindahkan kegiatan produksinya ke luar negeri. Bahkan, berulang kali Xi Jinping menyatakan bahwa di abad 21 tidak ada negara yang bisa tumbuh sendirian. [diolah dari berbagai sumber]

Penulis: Romandhon

Komentar

To Top