NUSANTARANEWS.CO – Belum Fokus Jalankan Tupoksinya, KKP Dikritik. Anggota Komisi VI DPR RI, Mahfud Siddiq menilai bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) belum fokus menjalankan orientasi dan kebijakannya, terutama pada pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan.
Hal itu, menurut Mahfud, bisa dilihat dari belum mampunya kebijakan yang dibuat KKP dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat, khususnya kaum nelayan, rakyat pesisir dan industri perikanan-kelautan.
“Bahkan belakangan KKP terjebak dalam orientasi untuk menjaga keamanan wilayah perairan dan laut indonesia,” ungkap Mahfud seperti dikutip dari siaran pers, Jakarta, Selasa (21/6/2016).
Pasalnya, sambung Mahfud, selama ini KKP malah melakukan sesuatu yang bukan Tugas, Pokok dan Fungsi (Tupoksi) utamanya, yakni penanggulangan penangkapan ikan secara ilegal atau biasa disebut Illegal Fishing. “Hal lain yang gencar dilakukan KKP adalah menjaga kelestarian sumber daya kelautan melalui regulasi ketat mengenai aturan penangkapan ikan yang tidak diikuti oleh kebijakan alternatif dan fasilitasi bagi para nelayan,” ujarnya.
Baca: Menteri Susi Dapat Kritikan Keras dari DPR
Masalah keamanan perairan dan kelestarian sumber daya kelautan memang hal yang sangat penting. Namun menurut Mahfud, harusnya menjadi kebijakan derivatif dari formula kebijakan peningkatan usaha ekonomi di sektor nelayan dan industri perikanan dan sumberdaya kelautan lainnya. “Sehingga formula ini akan mampu meningkatkan pendapatan negara dari sektor aumberdaya kelautan dan perikanannya,” ujarnya.
Kendati demikian, Mahfud mengakui, ketegasan Menteri Susi Pudjiastuti untuk mengamankan sumber daya kelautan dan untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan patut diacungi jempol. Tapi tidak boleh berhenti hanya di situ, apalagi jadi orientasi primernya.
“Orientasi kebijakan ini tidak dalam prakteknya belum mampu mendongkrak produktivitas hasil usaha perikanan nasional dan juga menimbulkan hambatan-hambatan baru bagi masyarakat nelayan dan pesisir dalam menjalankan kehidupan ekonominya. Rencana program kerja dan anggaran KKP tahun 2017 harus dievaluasi total dan dirumuskan ulang,” ujar Mahfud. (Deni)
