Beda Dengan GNPF-MUI, Aliansi Aktifis Ini Akan Rebut DPR

0
Acara Konsolidasi Pergerakan Menuju Jihad 212-People Power 2016 di Rumah Kedaulatan Rakyat di Manggarai, Jakarta Selatan, Rabu (30/11/2016)/Foto Hatiem / NUSANTARAnews
Acara Konsolidasi Pergerakan Menuju Jihad 212-People Power 2016 di Rumah Kedaulatan Rakyat di Manggarai, Jakarta Selatan, Rabu (30/11/2016)/Foto Hatiem / NUSANTARAnews

NUSANTARANEWS.CO – Tanggal 2 Desember besok, Gerakan Nasional Penyelamat Fatwa Majelis Ulama Indonesia, menggelar aksi sholat jumat dan dzikir di area Monumen Nasional, Jakarta. Mereka menggagalkan aksi yang sebelumnya direncanakan akan sholat Jumat di kawasan jalan Thamrin dan sekitarnya.

Berbeda dengan GNPF-MUI, aktivis yang tergabung dalam aliansi sejumlah gerakan politik berencana merebut gedung DPR/MPR.

“Kalo GNPF-MUI menggelar sajadah, kita akan menggerar sejarah. Revolusi dimulai,” ujar Ketua PPDN Yudi Syamhudi Suyuti dalam acara Konsolidasi Pergerakan Menuju Jihad 212-People Power 2016 di Rumah Kedaulatan Rakyat di jalan Guntur nomor 49, Manggarai, Jakarta Selatan, Rabu (30/11/2016).

Yudi mengatakan pihaknya bertujuan untuk menyelamatkan konstitusi negara setelah UUD 1945 dipalsukan melalui amandemen sejak tahun 2002. Ia menganggap bahwa merebut gedung DPR menjadi langkah awal bagi pihaknya untuk mengembalikan konstitusi negara pada UUD 1945.

“Selain kita merebut DPR/MPR. Kita kembali ke UUD 1945. Kita juga menuntut cabut mandat pemerintahan Jokowi-JK. Kemudian bentuk pemerintahan transisi dan bentuk utusan golongan dan daerah di Parlemen,” ungkapnya.

Senada dengan Yudi, eksponen aktifis 65 Zulkifli secara de jure Indonesia kembali dijajah asing sejak dilakukannya amandemen UUD pada tahun 2002. Menurutnya, amandemen UUD pada tahun 2002 merupakan sejarah besar pemalsuan konstitusi negara Indonesia.

Karena itu, kata dia, gerakan rebut gedung DPR/MPR merupakan upaya perjuangan kembali kepada UUD 1945. Alasannya, dengan kembali pada UUD 1945 Indonesia aakan kembali merengkuh kedaulatannya dari berbagai intervensi pihak asing.

“Ini sebagai akibat daripada dikudetanya UUD 1945. Jadi sejak UUD 1945 dipalsukan sehingga terjajalah UUD 1945 menjadi pemalsuan UUD pada proses amandemen tahun 2002,” ungkapnya. (Hatiem)

Komentar