NUSANTARANEWS.CO – Setelah menyetujui subisidi nonenergi untuk untuk pupuk, pangan, dan benih, Badan Anggaran (Banggar) DPR RI juga menyepakati subsidi yang diarahkan untuk perbaikan pelayanan umum bidang transportasi dan penyediaan informasi publik sebesar Rp 4,8 triliun.

Ketua Banggar DPR RI Kahar Muzakir mempertanyakan, untuk PSO bidang transportasi angkutan penumpang kereta api dan angkutan kapal lalu kelas ekonomi, apakah Anggota Banggar menyetujuinya?

“Iya setuju,” seru para anggota, di ruang Banggar gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/10).

Adapun rincian kebijakan subsidi transportasi dan penyediaan informasi antara lain, PSO PT Pelni sebesar Rp 2,1 triliun untuk penugasan layanan jasa angkutan penumpang kapal laut kelas ekonomi dan angkutan ke daerah-daerah terpencil.

PSO PT KAI sebesar Rp 2,1 triliun untuk penugasan layanan jasa angkutan KA ekonomi jarak dekat, KRD eknomi, KRL ekonomi, KA ekonomi angkutan lebaran serta KRL AC commuterline Jabodetabek.

PSO Perum LKBN Antara sebesar Rp 170 miliar untuk penugasan layanan informasi publik bagi masyarakat di daerah terpencil, tertinggal dan rawan konflik, berupa teks, foto, TV feature, TV hardnews, infografis, dan hotostory.

“Dengan demikian saya setujui PSO untuk transportasi dan informasi pulik ini sebesar Rp 4,8 triliun,” ujar Kahar. (Andika)

Komentar