Batas Laut Sulu
Ilustrasi/Foto: Bajak Laut

NUSANTARANEWS.CO – Spektrum geopolitik maritim di Indo-Pasifik cenderung lebih fokus pada Laut Cina Selatan atau Samudera Hindia, karena memang melibatkan banyak kepentingan negara-negara besar, termasuk Selat Malaka yang merupakan jalur strategis bagi lalu lintas perdagangan dunia. Sehingga Laut Sulu-Sulawesi yang memiliki luas satu juta kilometer persegi belum mendapat perhatian yang serius dalam ruang maritim Asia.

Baru setelah peristiwa penyanderaan oleh kelompok Abu Sayyaf yang basis operasinya di Jolo dan Basilan di Kepulauan Sulu beberapa waktu lalu, Laut Sulu-Sulawesi mulai menjadi pusat perhatian dunia internasional. Aksi para bajak laut yang tidak pandang bulu merompak kapal nelayan kecil hingga kapal kontainer raksasa telah membuat gerah tiga negara khususnya, yakni Indonesia, Malaysia dan Filipina.

Bagaimana tidak gerah bila berdasarkan perkiraan yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Indonesia baru-baru ini, bahwa setiap tahun Laut Sulu-Sulawesi dilewati lebih dari 100.000 kapal yang membawa 55 juta metrik ton kargo dan 18 juta penumpang.

Aksi para bajak laut ini juga tidak main-main, persis seperti dalam film-film action selain bersenjata, juga mengendarai speedboat berkecepatan tinggi yang dilengkapi dengan teknologi canggih seperti radar dan sistem navigasi. Bahkan berani membunuh sandera bila tuntutan mereka tidak dipenuhi, seperti kasus sandera asal Kanada John Ridsdel yang akhirnya dibunuh oleh kelompok Abu Sayyaf, karena uang tebusan yang dikirim, menurut sumber NUSANTARANEWS, separuhnya ternyata merupakan uang palsu.

Laut Sulu kini telah menjadi pusat perhatian dunia internasional. Bahkan telah mendorong perubahan yang lebih serius bagi hubungan Jakarta, Manila dan Kuala Lumpur. Pertemuan para Menlu dan Panglima angkatan bersenjata Indonesia, Malaysia dan Filipina secara trilateral di Istana Kepresidenan Yogyakarta awal Mei 2016 lalu, telah menghasilkan kesepakatan untuk melakukan patroli laut bersama, mengambil ide Selat Malaka Patroli (MSP), guna mencegah dan mengatasi perompakan di laut.

Dalam konteks yang lebih luas, implementasi kesepakatan trilateral tersebut tidaklah semudah kesepakatan diatas kertas, karena memang tidak dilakukan secara komprehensif dan menyentuh akar permasalahan. Persoalan politik-separatisme, keterbelakangan, kemiskinan dan konflik perbatasan antar negara jelas akan menjadi ganjalan tidak efektifnya kesepakatan trilateral tersebut. Mulai masalah gerakan separatisme Filipina Selatan sampai tuntutan Presiden Rodrigo Duterte atas Sabah, hingga serangan Malaysia atas Blok Ambalat yang membuat marah Indonesia.

Suka tidak suka, Malaysia sendiri mulai memperkuat Komando Timur Sabah Security (ESSCOM) setelah klaim Manila. Demikian pula Indonesia yang mulai meningkatkan intensitas patrolinya disekitar blok laut Ambalat dengan kapal perang yang lebih canggih. Sementara Filipina sibuk dengan urusan separatisme yang tidak kunjung selesai di wilayah selatan negaranya. (Agus Setiawan)

Komentar