Bahas Paket Kebijakan Ekonomi, Tom Lembong Hingga Sofjan Winandi Kumpul di Kantor Darmin Nasution/Foto Andika / Nusantaranews
Bahas Paket Kebijakan Ekonomi, Tom Lembong Hingga Sofjan Winandi Kumpul di Kantor Darmin Nasution/Foto Andika / Nusantaranews

NUSANTARANEWS.CO – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengeluarkan 13 paket kebijakan ekonomi untuk mempercepat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Paket-paket kebijakan ini dinilai belum optimal terlaksana sehingga perlu dilakukan percepatan.

Untuk melakukan percepatan tersebut, pemerintah telah membentuk Kelompok Kerja (Pokja) percepatan Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Ekonomi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution.

Namun pokja-pokja tersebut pun dianggap belum bekerja maksimal lantaran hasil paket kebijakan belum terlalu bisa dirasakan masyarakat. Untuk itu, hari ini dikumpulkan sejumlah pejabat terkait yang diberi tanggung jawab memimpin masing-masing pokja.

“Rapat kali ini membahas fungsi pokja masing-masing untuk percepatan paket kebijakan ekonomi,” kata Ketua Tim Ahli Wakil Presiden, Sofjan Wanandi, usai rapat di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Selasa (11/10).

Sofjan menjelaskan, dalam rapat kali ini, masing-masing pokja menyampaikan hambatan yang dihadapi untuk dicarikan jalan keluarnya. Dengan demikian, diharapkan paket kebijakan Jokowi bisa lebih cepat terealisasi dan dirasakan dampaknya oleh masyarakat.

“Membahas regulasi yang sesuai dengan paket kebijakan sektor masing-masing. Juga bagaimana agar dapat mensosialisasikan paket kebijakan ekonomi ke mancanegara,” sambung Sofjan.

Sekedar catatan, Pokja paket kebijakan ekonomi ini sendiri terdiri dari 4 kelompok yang dipimpin minimal satu pejabat negara dengan fungsinya masing-masing.

Pokja I membidangi Kampanye dan Diseminasi Kebijakan, Pokja II membidangi Percepatan dan Penuntasan Regulasi, Pokja III membidangi Evaluasi dan Analisa Dampak dan Pokja IV yang membidangi Penanganan dan Penyelesaian Kasus.

Dari hasil pertemuan hari ini, berhasil disimpulkan kendala utama mengapa paket kebijakan Jokowi yang saat ini sudah terdiri dari 13 paket ini belum juga berjalan optimal. Masalah utamanya adalah ketidakharmonisan aturan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.

“Mereka (Pemerintah Daerah) punya inovasi sendiri. Apa saja harus izin, pasang parabola harus izin, jualan, buka swimming pool, itu semua high cost. Semua kreasi daerah (menyindir banyaknya perizinan daerah) banyak yang bertentangan dengan di atasnya (peraturan pemerintah pusat,” pungkas dia.

Selain Sofjan Wanandi, dalam kesempatan itu, turut hadir pula Kepala BKPM, Thomas Lembong, Deputi Gubernur Senior BI, Mirza Adityaswara, dan sejumlah tokoh penting lainnya. (Andika)

Komentar