Astaga, 15 Bahasa Daerah Telah Punah dan 139 Terancam

0
Jangan Biarkan Bahasa Daerah Terus Alami Kepunahan/Ilustrasi nusantaranews via bintang.com
Jangan Biarkan Bahasa Daerah Terus Alami Kepunahan/Ilustrasi nusantaranews via bintang.com

NUSANTARANEWS.CO – Bahasa ibu, bahasa keperibadian setiap orang dimanapun ia lahir. Bahasa ibu adalah bahasa daerah. Namun dalam konteks nasionalisme, bahasa ibu (pertiwi) adalah bahasa kesatuan yakni bahasa Indonesia. Persis seperti tersurat dalam bait ketiga “Sumpah Pemuda”.

Sebagai bangsa Indonesia tentunya mesti memupuk jiwa nasionalisme dalam diri. Fasih berbahasa Indonesia sebagai media untuk bicara antara daerah adalah keniscayaan. Namun, ketika senantiasa menggunakan bahasa Indonesia, tetapi lupa terhadap bahasa ibunya, dinilai kurang tepat.

Sebab, semakin anak-anak daerah tidak menggunakan bahasa daerahnya, bersamaan dengan itu, bahasa ibu mereka akan raib. Sebagaimana yang disampaikan oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI Dadang Sunendar, kini sudaha ada 139 bahasa daerah di Indonesia yang berstatus terancam punah. Hal ini disampaikan usai menghadiri Kongres Bahasa Daerah Nusantara Pertama yang digagas oleh Pemprov Jawa Barat dan Yayasan Kebudayaan Rancage serta Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud, di Gedung Merdeka Bandung, Selasa (2/8).

“Di Badan Bahasa kami itu yang terindetifikasi baru 617 bahasa. Jumlahnya lebih dari 700 bahasa. Dan jumlah yang terancam punah, di data kami 139 (bahasa),”  ujarnya kepada wartawan.

Dalam data Badan Bahasa Kemendiknas, kata Dadang, ternyata dari 617 bahasa yang telah diidentifikasi, ada 15 bahasa daerah statusnya dinyatakan punah. “Bahkan kalau di luar negeri mungkin datanya beda lagi, tapi yang kami pegang itu dari Badan Bahasa,” tegasnya.

Ada banyak faktor yang menyebabkan punahnya bahasa daerah di Indonesia punah, katanya, salah satunya adalah sikap penutur bahasa itu sendiri terhadap bahasa daerahnya. Karena itu, berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, lanjutnya, agar keberadaan bahasa daerah bisa tetap lestari atau ada seperti dengan mengimplementasikan UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan.

“Di dalam UU 24/2009 ini dinyatakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam hal ini Kemendikbud wajib menjaga dan melestarikan sastra daerah. Bagi saya kegiatan ini memiliki makna, diharapkan bisa mengukir sejarah agar kita semua, khususnya generasi muda bisa tetap mempertahankan bahasa daerah masing-masing,” kata Dadang Sunendar mengakhiri. (MRH/Red-02)

Komentar