Artikel

Arah Strategi Alutsista Pertahanan Udara Indonesia (1) – Artikel Kolonel Arh Candra Wijaya

Rudal Starstreak Arhanud TNI AD/Foto: Dok. JakartaGreater

NUSANTARANEWS.CO – Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, Hak Asasi Manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan dan negara maritim.

Melalui prinsip dasar tersebut, pertahanan negara diselenggarakan dengan tujuan menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa. Dalam mencapai tujuan tersebut, fungsi pertahanan negara diselenggarakan guna mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan yang tangguh dalam menghadapi ancaman.

Pengalaman konflik konvensional modern telah menempatkan kekuatan udara sebagai kekuatan pemukul dalam suatu perang konvensional. Keunggulan udara (air supremamacy, air dominance) merupakan tujuan awal dari setiap kampanye militer agar dapat melancarkan tahap operasi berikutnya yaitu serangan darat.

Untuk mencapai keunggulan udara, selain Angkatan Udara, semua pihak terkait ikut berperan termasuk Arhanud. Sehingga Arhanud harus memiliki kemampuan untuk mempercepat diraihnya keunggulan udara dan harus mampu mencegah musuh meraih keunggulan udara.

Dikaitkan dengan potensi konflik di Indo-Pasifik, maka konflik laut China Selatan adalah potensi konflik yang terdekat bahkan bersinggungan langsung dengan Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam mengembangkan poros maritim dunia juga menjadi kerawanan dalam pengamanan jalur pelayaran laut dan udara. Dengan besarnya tugas yang akan dihadapi, maka Arhanud yang modern dan memiliki kapabilitas tinggi mutlak dibutuhkan.

lustrasi rudal Starstreak, alutsista terbaru Arhanud/Foto: wikipedia

lustrasi rudal Starstreak, alutsista terbaru Arhanud/Foto: wikipedia

Perkembangan Situasi Indopasifik Termasuk Australia

Perkembangan situasi keamanan di kawasan Samudera Hindia dan Pasifik (Indo-Pasifik) termasuk Australia memicu banyak negara untuk memodernisir kemampuan militernya beriringan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Saat ini belanja militer di Asia menjadi lebih besar dibandingkan Eropa. Pada tahun 2014 belanja militer Asia meningkat lima persen, mencapai sekitar USD 439 miliar dibandingkan dengan Eropa yang hanya meningkat 0,6 persen yaitu sekitar USD 386 miliar.

Negara yang memiliki pengaruh besar di kawasan Indo-Pasifik termasuk Australia masih didominasi oleh negara-negara maju yaitu Amerika Serikat, Inggris dan China. Amerika Serikat menancapkan pengaruhnya di kawasan ini melalui sekutu-sekutu tradisionalnya yaitu : Australia, Philipina, Jepang, Korea Selatan dan Taiwan. Sedangkan Inggris melalui negara Commenwealth (negara bekas jajahan Inggris) yaitu : Australia, Malaysia dan Singapura.

Demikian menariknya kawasan Indo-Pasifik bagi negara barat hingga muncul beberapa organisasi keamanan yaitu Five Power Defence Arrangement (FPDA) yang berdiri tahun 1971 beranggotakan : Inggris, Australia, Selandia Baru, Singapura dan Malaysia. Juga kerjasama intelijen yaitu Five Eyes yang beranggotakan Australia,Kanada, Selandia Baru, Inggris dan Amerika Serikat. China sebagai pemain regional Asia yang sedang berkembang pesat dengan istilah “the rise of China” berusaha meningkatkan pengaruhnya baik dengan soft power maupun hard power di berbagai bidang.

Berkaitan dengan situasi di Laut China Selatan yang menjadi salah satu “hot issue” di kawasan IndoPasifik, enam negara yang terlibat saling klaim (China, Malaysia, Vietnam, Philipina, Brunei dan Taiwan) semakin memantapkan kehadiran militernya di kawasan sengketa.

Dominasi China mendorong lima negara lainnya untuk memodernkan kemampuan militernya dan bersekutu dengan negara maju dalam rangka menciptakan Balance of Power di kawasan yang dapat menahan terjadinya perang terbuka yang sesuai dengan teori Hans Morgenthau dalam bukunya “Truth and Power: Essays of a Decade, 1960–1970” (1970). Malaysia mendekati Inggris, Vietnam mendekati Rusia, Philipina dan Taiwan mendekati Amerika Serikat.

Bahkan negara lain yang tidak terlibat namun bersinggungan langsung seperti Thailand dan Singapura turut melakukan hal yang sama. Thailand memiliki kedekatan diplomatik dengan Amerika Serikat sebagai sebagai warisan perang dingin dengan “pernah” adanya South East Asia Treaty Organization (SEATO) yang didirikan tanggal 8 September 1954 di Manila, Filipina. Sedangkan Singapura memiliki kedekatan khusus di bidang militer dengan Amerika Serikat, terbukti dari pelayaran kapal induk Amerika Serikat USS John C. Stennis (CVN 74) ke Philipina dan Singapura pada 19 April 2016, yang akhirnya mendapat penolakan dari China saat hendak mengunjungi Hong Kong pada 26 April 2016 yang baru lalu. (Bersambung…)

Ditulis ulang dari Jurnal Yudhagama dan disiarkan ulang oleh militermetercom.

Kolonel Arh Candra Wijaya, M.A., lahir di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 1969 merupakan Alumni Akademi Militer 1991. Saat ini menjabat sebagai Dirbinsen Pussenarhanud Kodikalat TNI Angkatan Dara. Jabatan strategis lainnya yang pernah diemban adalah Asisten Perencanaan Kodam I/Bukit Barisan, Koorspri Kasad dan Komandan Resimen Arhanud-1/F Kodam Jaya. Pendidikan umum terakhir S2 tahun 1999, dan pendidikan militer terakhir Sesko TNI tahun 2015. Pendidikan pengembangan spesialisasi yang pernah diikuti mulai Sus Bahasa Inggris tahun 1993, Sus Danrai tahun 1999. Sus Danyon tahun 2008, dan UN Staff Officer Course tahun 2009. Sedangkan penugasan operasi yang pernah diemban adalah Misi Perdamaian PBB di Kongo tahun 1994. Selain itu juga pernah melaksanakan penugasan di luar neger, antara lain di Australia, Amerika Serikat, dan Monuc di Kongo dari tahun 2004 hingga tahun 2005.

Komentar

To Top