NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Koordinator Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) Masykurudin Hafidz, mempertegas bahwa, dalam proses Pilkada serentak kedua, kondisi politik menghangat. Salah satunya perbedaan dukungan tokoh politik nasional antara Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDIP dan Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat di Pemilihan Gubernur Jakarta.
“Perbedaan dukungan keduanya, ditambah perbedaan dukungan politik dari Prabowo Subianto sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra menambah tensi politik Ibu Kota,” kata Masykur kepada nusantaranews, Jakarta, Rabu (8/2/2017)
Akan tetapi, lanjut dia, kondisi daerah mengatakan lain, di mana hubungan keduanya ternyata tidak sepanas di Ibu Kota. PDIP dan Demokrat nyatanya bersatu dalam mendukung pasangan calon yang sama di seperempat daerah Pilkada.
“Keduanya sama-sama mengeluarkan surat rekomendasi untuk pasangan calon yang sama. Dengan dukungan tersebut, PDIP dan Demokrat di daerah Pilkada bersatu untuk berkampanye memenangkan calon yang diusung bareng,” tuturnya.
Masykur menyampaikan, data KPU menunjukkan, dari 101 daerah, PDIP dan Demokrat berkoalisi di 24 daerah. 1 Pemilihan Gubernur dimana keduanya sama-sama mendukung pasangan calon Irwandi Yusuf-Nova Iriansyah di Pilkada Propinsi Aceh. Sementara 23 daerah lainnya tersebar di kabupaten/Kota di seluruh daerah Pilkada, diantaranya Aceh Barat, Tapanuli Tengah, Musi Banyuasin, Brebes, Kota Singkawang, Buton Selatan, Maluku Tengah, Morotai hingga Lanny Jaya.
Menurut dia, tingkat konsentrasi yang cukup kuat terhadap politik Ibukota, memang membuat kondisi daerah pilkada lainnya terlupa. Bahkan masyarakat pemilih di daerah terdorong untuk membicarakan dan fokus di Jakarta katimbang daerahnya sendiri. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh aktor politik nasional yang cukup kuat mengarahkan konsentrasinya di Pilkada Jakarta.
“Oleh karena itu, mengembalikan nuansa Pilkada menjadi momentum daerahnya masing-masing menjadi sangat penting. Jangan sampai perilaku politik nasional menghilangkan karakter Pilkada yang beragam dan variatif,” kata Masykur.
Pewarta: Achmad Sulaiman
