NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Muhammad Syafi’i, mengungkapkan bahwa grasi yang telah diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar tidak akan gugur meskipun ia mengaku telah dikriminalisasi.
Menurut pria yang akrab disapa Romo Syafi’i itu, jika dilihat dari falsafah hukum, ketika ada orang yang meminta grasi, maka ia telah mengakui bahwa dirinya memang bersalah. Namun meskipun demikian, lanjut Romo, orang tersebut masih dipersilakan untuk mempermasalahkan kasusnya jika memang ada sesuatu yang salah.
“Artinya kalau itu bisa dibuktikan bahwa memang ada kriminalisasi, maka kan hukuman yang dialami selama ini paling tidak batal demi hukum dan bisa direhabilitasi. Jadi kalau grasi itu pengakuan bersalah, kalau dia bisa buktikan sebenarnya dia tidak bersalah, cuma kriminalisasi, dia kan bisa direhabilitasi atas hukuman yang sudah dijalaninya,” ungkapnya kepada wartawan di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (16/2/2017).
Sedangkan saat ditanya apakah ada kaitan politis saat Antasari Azhar mengaku dikriminalisasi oleh Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sehari sebelum Pilkada DKI Jakarta digelar, Romo pun menilai bahwa memang hal tersebut sangat erat kaitannya.
“Kalau itu saya berani mengatakan tidak tertutup kemungkinan bahwa ungkapan bahwa dia (Antasari Azhar) dikriminalisasi sehari sebelum pilkada itu bermotif politik, tidak tertutup kemungkinan,” ujarnya.
Di samping itu, Romo mengatakan, merupakan hak dari SBY dan Partai Demokrat secara keseluruhan untuk melaporkan balik Antasari Azhar jika memang dianggap telah mencemarkan nama baik.
“Itu (pelaporan balik) juga hak dari Pak SBY, hak dari Partai Demokrat, berarti kan dia (SBY) ingin meyakinkan secara hukum bahwa mereka tidak pernah melakukan kriminalisasi, jadi ini biasa lah ya saling mengadukan, tapi keputusannya di tangan penyidik siapa yang benar,” kata Politisi dari Partai Gerindra itu.
Reporter: Rudi Niwarta
