NUSANTARANEWS.CO – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Sodik Mudjahid, mengungkapkan bahwa jika melihat sejarah tentang fatwa ulama, seharusnya Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Tito Karnavian, tidak mengeluarkan pernyataan yang menyudutkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait fatwa-fatwa yang dinilai oleh Kapolri berpotensi menjadi gangguan terhadap stabilitas keamanan nasional.
Pasalnya, menurut Sodik, sejak puluhan tahun lalu, fatwa ulama justru telah menjadi pemersatu bangsa sekaligus menjadi penjaga persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Kebhinekaan di Indonesia.
“Dengan sejarah, kedudukan dan fungsi seperti itu maka yang harus dilakukan Kapolri bukan pernyataan yang menyudutkan. Dalam sejarah perjalanan, berbagai fatwa ulamanya justru menjaga persatuan dan kebhinekaan,” ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Rabu (25/01/17).
Namun kendati demikian, Sodik mengatakan bahwa Umat Islam di Indonesia tidak akan terpancing dengan pernyataan dari Kapolri tersebut. Bahkan dengan adanya pernyataan itu, Sodik menuturkan bahwa semakin meyakinkan seorang Tito Karnavian memang belum pantas menjadi orang nomor satu di tubuh Bhayangkara.
“Jadi walau pernyataan Tito melukai umat Islam saya yakin umat Islam masih tetap menjaga Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI. Pernyataan tersebut menunjukan kekurangsiapan dan kekurangan matangan Tito untuk memangku jabatan yang sangat strategis di NKRI,” ujar Politisi dari Partai Gerindra itu.
Sekali lagi, Sodik menegaskan, tidak seharusnya seorang Kapolri menyatakan bahwa fatwa MUI berpotensi menimbulkan gangguan stabilitas keamanan.
“MUI adalah lembaga ulama. Ulama adalah pewaris Nabi yang bertugas membimbing dan mengawal umat agar tetap di jalan Allah SWT dan Rasul-nya,” katanya.
Untuk itu, Sodik pun menyarankan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) supaya segera mencari sosok Kapolri baru yang lebih matang dan siap untuk menggantikan Tito Karnavian. Pasalnya, pernyataan Tito tersebut tidak berlandaskan kajian yang matang.
“Kalau Jokowi tidak ingin salah urus masalah fundamen dan strategis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Maka Jokowi harus mencari sosok yang lebih matang dan mumpuni untuk posisi Kapolri,” ujarnya. (Deni)
