NUSANTARANEWS.CO, Jakarta – Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Tubagus (TB) Hasanuddin, menyampaikan bahwa saat ini di dunia, terorisme telah dimasukkan ke dalam kategori kejahatan terhadap negara.
Untuk itu, TB menjelaskan, dalam teori pemberantasan terorisme pada prinsipnya selalu menggunakan 3 kekuatan utama yakni penegakkan hukum, intelijen, dan militer dan kemudian dibantu unsur-unsur pendukung lainnya.
“Cara mengkompilasikan ketiga elemen tersebut di atas sangat tergantung pada jenis dan jumlah ancaman, luas wilayah, standar penangkalan, sumber daya yang dimiliki, dan political will negara masing-masing,” ungkapnya kepada wartawan, Jakarta, Jum’at (2/6/2017).
Dalam proses penegakkan hukum, TB mengatakan, tahap penyelidikan dan penyidikan tentu hanya dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian negara. Tetapi dapat saja didukung oleh data-data intelijen yang akurat dari elemen aparat intelijen termasuk intelijen TNI.
“Dalam upaya pencegahan, aparat teritorial dapat digunakan antara lain dalam upaya deradikalisasi, pengawasan wilayah, bantuan informasi dan lain-lain,” ujarnya.
Sementara untuk menghadapi infiltrasi dari luar, TB menyebutkan, TNI dapat ditugaskan di wilayah perbatasan yang rawan. Dalam hal perlindungan dan penindakan, TNI juga memiliki satuan-satuan terlatih yang mampu memberikan perlindungan terhadap Presiden, Wakil Presiden dan tamu negara.
“Untuk represif, TNI dapat dikerahkan misalnya di wilayah ZEE, laut bebas atau pembajakan pesawat umum,” katanya.
Namun, TB menuturkan, yang jadi masalahnya saat ini adalah bagaimana mengkompilasikan semua kekuatan tersebut dengan tepat dan terkontrol.
“Ancaman teroris di Indonesia sudah semakin merisaukan, kita membutuhkan kerja sama yang erat dari semua elemen kekuatan bangsa,” ungkapnya menambahkan.
Pewarta: DM/Rudi Niwarta
Editor: Romandhon
