Connect with us

Politik

Ada Aroma Minta Jatah di Kabinet Melalui Reshuffle

Published

on

NUSANTARANEWS.CO – Komisioner Ombudsman RI, Laode Ida menuturkan Presiden Joko Widodo harus ingat dan konsisten dengan janjinya pada kampanye Pilres 2014 lalu yang mengatakan tidak akan bagi-bagi jatah jabatan menteri sebagai kompensasi dukungan politik. Hal ini juga sekaligus jadi kritikan dan masukan kepada Presiden agar jangan suka melakukan bongkar-pasang kabinet.

Lagi pula, kata dia, para parpol pendukung dan kadernya yang ada di kabinet sekarang tetap menunjukkan derajat loyalitasnya yang tinggi pada presiden Jokowi, dan sebagian parpol yang belakangan memberi dukungan berada pada posisi berhadapan, bahkan tak sedikit yang secara terbuka frontal menyerang dengan hujatan atau makian saat kampanye Pilpres 2014 lalu.

“Secara pribadi, saya memiliki sejumlah catatan parpol dan kader-kadernya yang begitu kasar menyerang Jokowi.., namun kini terkesan minta jatah di kabinet melalui reshuffle,” ujar Laode di Jakarta, Senin (25/7/2016).

Laode berpendapat, sangat masuk akal ketika Ketum PKB Muhaimin Iskandar memberi isyarat agar Presiden Jokowi seharusnya menghargai loyalitas partainya yang sudah sejak awal dukung Jokowi-JK, “termasuk sejumlah kadernya yang saat ini membantu Jokowi di kabinet,” kata dia.

Meski demikian, kata Laode, bukan berarti Jokowi tidak bisa reshuffle. Sebab, pertama, gonta-ganti kabinet adalah hak prerogatifnya. Kedua, beberapa figur memang lebih terkesan belum matang dan kerap membuat masalah di publik ,”dengan antara lain kebijakan dan pernyataannya yang aneh,” sambung dia.

Loading...

Ketiga, masih menurut Laode, jika pun mengganti menteri, akan lebih tepat memasukkan figur-figur yang profesional independen, sehingga loyalitasnya bisa tunggal hanya untuk mengabdi dengan membantu Presiden. Demikian Laode Ida. (ucok/eriec dieda/red)

Loading...

Terpopuler