Tambang PT Freeport/Foto via liputan6
Tambang PT Freeport/Foto via liputan6

NUSANTARANEWS.CO – PT. Freeport Indonesia (PTFI) kembali menjadi buah bibir dan mencuat ke permukaan. Ini menyusul tidak diterbitkannya izin ekspor konsentrat oleh pemerintah karena PTFI belum menunaikan kewajibannya yang sudah diatur oleh Undang-Undang.

Dalam PP No. 1 tahun 2017 tentang Perubahan Keempat atas PP No.23/2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (PP Minerba) yang diterbitkan pemerintah, perusahaan tambang yang diperbolehkan ekspor hanya mereka yang memenuhi sejumlah persyaratan seperti berkomitmen untuk membangun smelter, divestasi 51 persen saham bagi perusahaan asing, serta mengubah status KK menjadi IUPK. Dengan status Kontrak Karya (KK) yang dipegangnya, PTFI memiliki kontrol penuh atas perusahaannya, maka tidak heran jika KK menjadikan PTFI seperti Negara dalam Negara.

“50 tahun PTFI beroperasi dan mengeksploitasi kekayaan alam bangsa Indonesia yang juga berakibat pada rusaknya lingkungan hidup. Namun tidak ada kontribusi yang signifikan dalam pembangunan ekonomi nasional apalagi kesejahteraan bangsa Indonesia terkhusus rakyat di Papua,” kata Juru Bicara dari Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI) Arif Hidayatullah dalam siaran pers kepada Nusantaranews, Minggu (26/2/2017).

Dirinya menilai, sebagai perusahaan yang berada dalam sebuah Negara merdeka serta Negara hukum, PTFI harusnya sudah tidak bisa dianulir lagi. Dari segi divestasi misalnya, pada perjanjian KK generasi kedua yang terjadi pada tahun 1991 disebutkan bahwa, selambatnya selama 10 tahun setelah penandatanganan KK, atau pada tahun 2001.

“PTFI sudah harus melepas sahamnya sebesar 10% pada pihak pemerintah dan 10 tahun selanjutnya yakni pada tahun 2011, Pihak Nasional Indonesia sudah harus memiliki 51% saham PTFI. Keyantaannya, sampai saat ini, yakni 2017, PTFI belum melepas sahamnya yang sudah disepakati dalam KK,” tandas dia.

Editor: Romandhon

Komentar

SHARE