NUSANTARANEWS.CO – Tiga belas tahun sejak diresmikan, pelaksanaan Otonomi Daerah (Otda) dinilai belum berjalan sesuai harapan. Menurut Mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah (Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Djohermansyah Djohan sekitar 80% pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia gagal dalam pelaksanaannya.
“Akibatnya malah membebani pemerintah pusat,” tutur dia dalam diskusi publik bertema ‘Pemekaran Lagi?’, di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, (8/10).
Indikator ketidak berhasilan lanjut dia diukur dari bagaimana daerah tersebut dapat memajukan, membangun, dan membiayai daerahnya masing-masing tanpa mengandalkan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal tersebut sesuai dengan pengertian dari Otonomi sendiri yaitu kemapuan daerah mengurus rumah tangga dan membiayai belanja rumah tangganya sendiri.
“Tapi kenyataannya 80% daerah yang tidak berhasil melaksanakan otonomi masih menyusu ke pemerintah pusat. Dimana sampai 90% APBD-nya masih mengandalkan dana transfer dari pempus yang nantinya dana tersebut akan diperuntukan untuk belanja modal seperti belanja aparatur negara, gaji pegawai, dan lain-lain. Sedangkan sisanya 5-10% yang dihasilkan sendiri dari daerahnya baru digunakan untuk membangun sarana dan prasarana untuk masyarakat. Inikan sangat ironis,” katanya.
Untuk itu dia menghimbau bagi daerah yang ingin melakukan otonomi jangan hanya menggaungkan semangat yang tinggi saja. Tapi daerah tersebut juga harus memiliki kemampuan dan kesiapan.
“Begitu juga pemerintah pusat harus lebih berhati-hati dalam menyeleksi apakah daerah tersebut layak otonomi atau tidak,” tandasnya. (Restu)
